in

Pilkades Ulang di Lombok Tengah Terkesan Dipaksakan Pemda

Tokoh masyarakat Desa Kateng yang menolak pelaksanaan pilkades ulang

kicknews.today – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Tengah khususnya di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat, yang ditetapkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 19 Desember  (dua hari lagi, red) menuai kritik. Pasalnya, proses penyelesaian sengketa hasil Pilkades Serentak di Desa Kateng itu dinilai tidak transparan.

“Proses penyelesaian sengketa Pilkades Kateng itu, pemerintah daerah hanya jalan sendiri dan memaksakan kehendak,” ujar salah seorang tokoh Desa Kateng Lalu Galang dalam konferensi pers di Praya, Senin (17/12).

Dijelaskan, PSU yang akan dilaksanakan di Desa Kateng itu tekesan dipaksakan. Buktinya, tujuh anggota KPPS di desa itu telah membuat surat pengunduran diri. Itu artinya proses pilkades ulang yang akan dilaksanakan tidak berjalan mulus dan karena masyarakat menolak pemilihan ulang.

“Masyarakat tetap menolak pemilihan ulang, karena kondisi di lapangan belum siap. Lebih baik Kades Kateng dijabat sementara,” ujarnya.

“Kalau tetap PSU dilaksanakan, pemda harus bertanggungjawab atas apa yang akan terjadi di masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa aturan pilkades ulang di Desa Kateng itu tidak jelas. Di samping itu, dari lima calon Kepala Desa Kateng hanya satu orang calon kades yang mau melaksanakan pilkades ulang.

“Empat calon lainnya menolak untuk dilakukan pilkades ulang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala DPMD Lombok Tengah Jalaludin mengatakan bahwa Pilkades Ulang Desa Kateng akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 19 Desember. Sedangkan untuk persiapan logistik dan lainnya masih dibahas.

“Lebih jelas, konfirmasi ke Pak Sekda Loteng,” katanya singkat. (Ade)