in

DPRD NTB Minta Pemda Pertimbangkan Tutup Gunung Prabu

Lokasi tambang ilegal Gunung Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Foto: Ist)

kicknews.today – Anggota DPRD NTB, Lalu Hilman Afriandi dari fraksi partai Hanura meminta Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk mempertimbangkan kembali rencana penutupan tambang rakyat di Gunung Prabu dengan alasan kesejahteraan.

Bagi dia, saat ini pemerintah dan investor selalu mengklaim bahwa, KEK Mandalika hadir sebagai sebuah solusi yang akan mampu mensejahterakan rakyat, juga sebagai sebuah lokasi perputaran uang yang akan mampu mendatangkan PAD bagi wilayah Lombok Tengah dan NTB khusunya.

Namun menurutnya, di balik hal tersebut justru rakyat sebagai korban. Mata pencaharian mereka ditutup, dirampas dan dimiskinkan. Oleh karena itu, dalam menyikapi rencana penutupan tambang rakyat Gunung Prabu, dirinya membuat pernyataan sikap sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil pertemuan dengan para penambang ditemukan fakta hampir 99 persen masyarakat desa Prabu yang menggantungkan hidup dari tambang emas meminta pemerintah melegalkan status tambang rakyat Gunung Prabu dengan ketetapan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Rakyat Prabu siap mengikuti prosedur yang diminta dan siap mendapat bimbingan tentang pengelolaan tambang yang ramah dan berasahabat terhadap lingkungan.

Kedua, terkait rencana penutupan tambang rakyat Gunung Prabu oleh Bupati Lombok Tengah merupakan sikap yang tidak realistis, egois dan berat sebelah. Ketiga, jika status pertambangan yang tidak legal tersebut menjadi persoalan, maka seharusnya pemerintah membantu masyarakat agar memperoleh status legal atas kegiatan pertambangannnya sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Tidak hanya itu, jika bicara dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan tersebut, dirinya berpendapat bahwa justru disinilah peran negara untuk hadir memberikan pendampingan dan pelatihan, agar kegiatan tambang rakyat tersebut dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan bersahabat.

Selama ini lanjutnya, pemerintah Lombok Tengah terkesan acuh tak acuh dan kerap menuduh rakyat penambang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan tanpa melalui penelitian dan pendampingan yang mendalam. Padahal,  selama ini masyarakat tidak menggunakan merkuri sebagai bahan campur pengolahan emas.

Pencemaran lingkungan juga kerap digunakan untuk mendeskreditkan serta memojokan rakyat atas aktivitas penambangan. Mereka yang berkata demikian mungkin lupa bahwa kerusakan lingkukan yang terbesar di republik ini justru berasal dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar yang mendapat status “legal” dari negara.

“Mari kita bandingkan kerusakan lingkungan dan besarnya limbah berbahaya yang dikeluarkan oleh penambangan emas “legal” di pulau Sumbawa, yang telah berlangsung selama belasan tahun dengan yang ada di pulau Lombok dalam satu dekade ini,” ungkapnya, Sabtu (15/12).

Dia menambahkan, mengenai alasan kegiatan pertambangan rakyat Gunung Prabu telah menghambat pembangunan pariwisata di kawasan Mandalika, kami meminta pemerintah Loteng untuk membuka indikator yang digunakan dalam menilai kemerosotan pariwisata mandalika.

“Janganlah rakyat kita dijadikan kambing hitam dari kegagalan pemerintah dalam membangun kawasan pariwisata Mandalika. Saya telah berjumpa dengan para pelaku tambang disana, justru mereka sangat antusias dalam mendukung pembangunan pariwisata Mandalika. Mereka bahkan tengah bersiap untuk ikut menjadi investor lokal dalam proyek-proyek  pariwisata Lombok Tengah,” kata dia.

Bicara dampak ekonomi yang ditimbulkan, sapaan Hilman ini menjelaskan bahwa secara ekonomis, kegiatan tambang rakyat gunung Prabu telah secara nyata memberikan perubahan hidup dan kesejahteraan bagi ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut.

“Jika kita datang ke Desa Prabu sepuluh tahun lalu, maka potret yang kita lihat adalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang sangat akut. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Belum lagi kalau kita bicara masyarakat luar prabu yang ikut menggantungkan hidup dari kegiatan tambang tersebut. Ini soal isi perut rakyat dan soal masa depan manusia yang tak boleh kita ganggu gugat.” tutupnya. (prm)