in

Lombok Barat Terburuk Pelayanan Publik, Bupati dan Sekda “Omeli” SKPD

Bupati dan Sekda Lombok Barat saat menggelar rapat dengan SKPD

kicknews.today – Adanya hasil penilaian Ombudsman Perwakilan NTB yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang terburuk dalam memberikan pelayanan publik, memicu kritik pedas dari Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat terhadap semua SKPD dalam jajarannya.

Untuk itu, mereka meminta kepada para Kepala SKPD pada lingkup Kabupaten Lombok Barat agar segera belajar tentang penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP).

“Menurut Ombudsman, parameter penilaiannya ada pada SOP dan keterbukaan publik. Ini kan mudah dibuat,” ungkap Sekda Lombok Barat, H. Moh. Taufiq di Aula Kantor Bupati, Kamis (13/12) lalu.

Dia meminta agar dalam belajar menyusun SOP tersebut tidak perlu belajar jauh-jauh hingga ke provinsi lain.

“Jangan yang begini-gini belajar ke Sumatera. Kalau di depan kita ada daerah yang lebih baik,” katanya.

Dia menegaskan dan meminta beberapa SKPD untuk segera belajar ke kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

“Susun hasilnya dalam bentuk laporan, kita tunggu tanggal 13 Januari untuk dipaparkan,” tegas Taufiq.

Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan kekecewaannya.

“Rasanya seperti terpukul sekali, prestasi banyak tapi penilaian Ombudsman itu, kita yang terburuk,” ujar Fauzan.

Fauzan menambahkan, bahwa informasi sementara yang ia peroleh, terburuknya penilaian atas pelayanan publik di Lombok Barat karena tidak jelasnya SOP dalam memberikan pelayanan.

“Ini seperti anomali saja,” keluhnya.

Menurut Fauzan, penilaian terburuk dalam pelayanan publik oleh Ombudsnan tidak relevan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dia memberi contoh, di sektor kesehatan Lombok Barat mendapat penilaian 100% Puskesmas terakreditasi dan RSUD sudah paripurna. Begitu pula untuk pelayanan Adminduk di Dukcapil, dan SKPD lainnya.

“Ini yang harus diklarifikasi parameternya untuk menjadi bahan pembelajaran di masa mendatang,” ujar Fauzan.

Seperti diketahui, Ombudsman melakukan riset terhadap 199 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk Ombudsman Perwakilan NTB, mereka menyasar 7 Kabupaten/ Kota di NTB selama masa survey, yaitu Bulan Mei-Juli 2018.

Dari hasil riset tersebut, Kabupaten Lombok Utara disebut berada pada ranking 14 Nasional dengan Kepatuhan Tinggi atau meraih point 93,82.

Dari 5 Kabupaten di NTB berada pada zona kuning, dan Lombok Barat dinilai berada di ranking 162, atau paling rendah dalam memberikan pelayanan publik.

“Point kita hanya 44,68, jauh di bawah KLU bahkan lebih dari dua kali lipatnya,” keluh Fauzan. (prm)