in

Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Buruk, Bupati Lombok Barat Angkat Bicara

Bupati dan Kabag Humas Lombok Barat serta Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan ORI NTB

kicknews.today – Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (ORI NTB) telah melakukan penilaian terhadap pelayanan publik di tujuh kabupaten/kota se-NTB. Dimana skor kepatuhan untuk penyelenggaraan pelayanan publik memunculkan Kabupaten Lombok Barat menduduki urutan paling akhir.

“Ada 10 variabel penilaian yang digunakan setiap komponen indikator dengan bobot yang berbeda, mulai dari bobot nilai 2 sampai 12,” ungkap Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan ORI NTB, M. Rosyid Ridho, Rabu (12/12).

Dikatakan, dari 199 kabupaten yang dinilai se-Indonesia satuanya 1 kabupaten di NTB yang memenuhi kriteria kepatuhan tinggi (zona hijau), yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan skor 93,87 dan menempati urutan ke-14. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat memiliki nilai 44,68 dan menempati posisi ke-162.

Lebih jauh Ridho memaparkan, ada lima kabupaten di NTB berada pada tingkat kepatuhan ‘sedang’ yang ditandai sebagai zona kuning, yaitu Lombok Tengah dengan nilai 63,49 di posisi 113, Kabupaten Dompu di posisi 121 dengan skor 60,41, dan Kabupaten Lombok Timur dengan skor 58,22 di posisi ke-127.

Sementara untuk Kabupaten Sumbawa Barat menempati posisi ke-128 dengan skor nilai 57,69, dan Kabupaten Bima mendapat skor 56,97 serta berada di posisi 133.

Dijelaskan, periode pengambilan data penilaian dilakukan secara serentak pada Mei hingga Juli 2018, dengan mekanisme observasi mendadak dan pengamatan langsung disertai bukti foto. Dimana penilaian itu dilakukan setiap satu tahun sekali.

Selain itu, dipaparkan juga tentang rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, berakibat terhadap berbagai jenis malaadministrasi.

Hal itu menurut Ridho, biasanya didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di suatu instansi pelayanan publik.

“Misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian proses jangka waktu layanan, praktek pungli serta korupsi,” ujarnya.

Selain itu, dampak kualitas pelayanan yang buruk mengakibatkan kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun, dimana berpotensi terhadap apatisme publik.

“Kabupaten yang masih berada pada tingkat kepatuhan sedang dan rendah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya pada tahun 2019,” harapnya.

“Itu sebagai wujud komitmen untuk mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik,” imbuhnya.

Terkait hal itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memberikan beberapa catatan atas penilaian tersebut. Pertama, tentunya ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Dimana dalam hal ini pihaknya meminta kepada ORI NTB terkait parameter penilaian, guna dijadikan bahan penyempurnaan aspek pelayanan yang dimaksud.

Kedua, ada anomali hasil penilaian Ombudsman dengan usaha dan program yang dilakukan daerah. Dimana Lombok Barat merupakan juara 1 keterbukaan informasi publik berturut-turut selama 2 tahun.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sampai membuka pelayanan malan hari, bahkan langsung turun jemput bola secara berkala dan regular.

Disamping itu, item lainnya seperti RSUD Tripat yang mendapatkan Sertifikat Pelayanan Paripurna dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, puskesmas se-Lobar pun tersertifikasi dan terakreditasi (penilaian utamanya aspek pelayanan).

“Ketiga, ini mungkin yang dikeluhkan, perijinan. Ini lebih banyak disebabkan karena perpindahn sementara kantornya, karena 2019 kita bangunkan kantor yang insyaAllah sangat represntatif,” ungkap Fauzan.

Senada dengan itu, Kabag Humas Pemkab Lombok Barat Saiful Ahkam Mahfuz, M.Hum. saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya perlu mengetahui parameter penilaian sehingga guna menjadi perbaikan kinerja SKPD di masa mendatang.

“Kami bersyukur dan menganggap survey Ombudsman sebagai pengingat, untuk kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara untuk kasus pelayanan publik di RSUD dan puskesmas, lanjut magister humaniora ini, mungkin hasil survey Ombudsman perlu diklarifikasi karena hasilnya semua telah terakreditasi. Bahkan RSUD terakreditasi Paripurna.

“Untuk Dukcapil, kita bahkan melakukan pelayanan malam hari, yaitu Jumat dan Sabtu disamping turun jemput bola. Sedangkan perizinan, mungkin karena perpindahan kantor sehingga masyarakat menganggap Gerung agak jauh,” beber Ahkam.

“Termasuk untuk tender proyek, sekarang sudah berbasis online,” imbuhnya sembari mengatakan itu yang perlu kami klarifikasi. (prm)