in

Pemda Lombok Tengah Bentuk Tim Terpadu Tertibkan Tambang Ilegal Gunung Prabu

Lokasi tambang ilegal Gunung Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Foto: Ist)

kicknews.today – Pemerintah Daerah Lombok Tengah akan menindak tegas pelaku penambangan emas ilegal di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lombok Tengah HL. Herdan dalam keterangan pers nya, Senin (10/12).

“Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan mengambil langkah tegas, terhadap aksi penambangan yang dilakukan oknum masyarakat itu,” katanya.

Dikatakan, langkah itu diambil setelah dilakukan rapat koordinasi (Rakor) jajaran Forkopinda, pada Minggu 9 Desember (kemarin) sekitar pukul 20.00 Wita di Pendopo Bupati Lombok Tengah, karena banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas penambangan emas ilegal, yang bedampak kepada kerusakan lingkungan di desa setempat.

Dalam Rakor tersebut Bupati menekankan bahwa tidak ada celah sedikitpun untuk pembenaran kegiatan penambangan itu.

Dijelaskan, selain tidak ada dasar hukum yang memayungi, aktivitas penambangan emas ilegal itu akan berdampak negatif bagi kesehatan, dan terutama sektor pariwisata yang sedang dikembangkan.

“Bupati meminta semua pihak untuk menyatukan persepsi dan melakukan penindakan secepatnya, untuk menghentikan segala aktifitas di lokasi tersebut, agar kerusakan tidak tambah parah lagi,” jelas keterangan pers itu.

Lebih lanjut disebutkan, Bupati telah memerintahkan agar segera membentuk Tim Terpadu, terdiri dari TNI, Polri, dan pihak pemda untuk melakukan langkah-langkah strategis guna penutupan aktifitas penambangan yang telah cukup lama diberikan toleransi itu.

“Kita akan membentuk Tim Terpadu untuk penertiban tambang emas Gunung Prabu tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Desa Prabu dan sekitarnya peruntukannya sudah jelas untuk pengembangan pariwisata. karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemberitahuan kepada masyarakat penambang, bahwa lokasi tersebut terlarang untuk ditambang.

Tindak lanjut dari pelarangan itu, Bupati menugaskan kepala desa dan Camat untuk membuat plang (papan) larangan, termasuk pemasangan spanduk pengumuman berisi larangan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas penambangan.

“Selain itu kepala desa (Kades Prabu, red) dan Camat juga diminta untuk menginventarisasi masyarakat, yang terlibat langsung dalam penambangan, seperti tukang gali, pemilik gelondong, pemilik tanah, pemilik alat berat, dan penyuplai bahan kimianya,” jelasnya.

Sebagai dampak terhadap pelarangan, Pemda akan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat penambang melalui beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

“Hasil rapat koordinasi ini telah disepakati bersama, termasuk juga mendapatkan masukan, saran, dan pendapat dari pihak ITDC, Kasi Intel Kejari, Pasi Intel Kodim, Wakil Bupati, Sekredaris Daerah, Camat Pujut, dan Kepala Desa Prabu,” pungkasnya.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Bupati Lombok Tengah H. Moh Suhaili FT didampingi Wakil Bupati HL. Pathul Bahri, Sekda H Nursiah, Perwira Seksi (Pasi) Intel Kodim 1620, Kasi Intel Kejari Praya, Satuan Intelkam Polres Lombok Tengah, Asisten III, Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Hukum, dan Kasat Pol PP.

Selain itu, hadir pula Camat Pujut, Kepala Desa Prabu, Kepala Desa Kuta, perwakilan ITDC, dan unsur OPD terkait. (Ade)