in

Ini Respon Pemda saat Ribuan Pengusaha Lombok Utara Minta Bebas Pajak

Tempat berjemur untuk wisatawan milik pengusaha perhotelan di Gili Trawangan tampak sepi pengunjung

kicknews.today – Bencana gempabumi beruntun yang mengguncang Lombok Utara beberapa waktu lalu, berimbas ke sektor jasa usaha dan industri daerah setempat. Tak ayal, mayoritas pengusaha menuntut keringanan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara.

“Hampir semua pengusaha rata-rata yang di bidang pariwisata. Data kita 1.160 pengusaha minta dibebaskan pajaknya,” ungkap Kabid Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU Arifin, Senin (10/12).

Permintaan itu disampaikan para pengusaha minggu lalu, saat pihak Bapenda memantau situasi di Gili Matra (Meno, Air, dan Trawangan). Villa Ombak atasnama Asosiasi Perhotelan berharap pihak pemda memberi kebebasan pajak. Tapi rupanya keinginan para pengusaha itu hanya tinggal harapan dan bertepuk sebelah tangan.

“Berdasarkan hasil diskusi dengan BPKP dan Inspektorat kemarin, ini tidak bisa dilakukan,” tandas Arifin.

Dikatakan, Bapenda tidak dapat melakukan penghapusan pajak lantaran tidak ada regulasi, yang menyimpulkan bahwa wajib pajak dapat bebas dari kewajiban akibat bencana. Pihaknya juga telah bersurat ke Pusat guna mencari jalan keluar terkait persoalan itu.

“Karena tidak ada peraturan yang mengatur, kecuali yang bisa itu apabila perusahaan tersebut kolaps dan tidak ditemukan lagi,” terangnya.

Namun demikian, Pemda Lombok Utara telah memberikan solusi bagi kalangan pengusaha, yakni dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda selama periode Juli hingga Desember 2018. Bahkan pembayaran itu diperbolehkan dengan pola cicilan.

“Kita berikan penundaan pembayaran dan pembayaran bisa secara cicil. Mungkin ini dapat meringankan mereka,” tuturnya.

Dijelaskan Arifin, pajak sudah jadi instrumen penting pendapatan yang kemudian dikelola pemerintah, guna kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, penghapusan pajak dipandang sebagai bukan opsi yang memungkinkan. Pasalnya, hingga triwulan ketiga PAD Lombok Utara tercatat baru 80 persen.

“Karena akibat bencana kemarin kita sampai turunin target. Tapi sekarang ini sudah masuk lagi sekitar 80 persen dari total Rp 185 miliar. Kami masih punya waktu untuk mencukupi kekurangan sekitar Rp 49 miliar,” jelasnya. (iko)