in

Berhasil Lindungi TKI, Polda NTB Dianugerahi “Hassan Wirajuda Award”

Kapolda NTB saat menerima penghargaan Hasan Wirayudha Award

kicknews.today – Kapolda NTB, Irjen Pol Drs. Achmat Juri bersama 18 Lembaga dan Tokoh Dalam dan Luar Negeri menerima Hassan Wirajuda Award Protection For Indonesian Citizens Overseas, karena keberhasilannya memberikan perlindungan kepada WNI, para TKI dan TKW di Luar Negeri pada Jum’at (7/12) di Kantor Kemenlu RI, Jakarta.

Kapolda NTB, Irjen Pol Drs. Achmat Juri, SH, M.Hum mengatakan, Polda NTB mewakili Polri mendapatkan penghargaan tersebut untuk pertama kali.

“Ini Merupakan Satuan Kerja dan Satuan Kewilayahan Polri yang pertama kali menerima penghargaan jenis perlindungan WNI di Luar Negeri,” ujar Kapolda kepada wartawan melalui pesan singkat, Jum’at (7/12).

Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) bertujuan untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada para pegiat perlindungan dan pemangku kepentingan terkait atas peranan, pengabdian serta kerja keras yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada WNI.

Pemberian penghargaan HWPA pada tahun ini diselenggarakan dengan proses penominasian yang telah berlangsung mulai Agustus hingga September 2018. Sementara itu proses penjurian berlangsung mulai Oktober hingga November 2018.

Dewan Juri HWPA 2018 diketuai Prof. Hikmahanto Juwana dan terdiri dari Pakar, Pemerhati, Praktisi Perlindungan WNI dari berbagai latar belakang yang relevan dengan isu perlindungan WNI.

Kesembilan belas orang itu menerima Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI (HWPA) 2018 untuk tujuh kategori, yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat Madani Indonesia, Jurnalis dan Media, Kepala Perwakilan RI, Staf Perwakilan RI, Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri, Mitra Kerja Perwakilan RI.

Para penerima penghargaan tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam berbagai macam isu perlindungan WNI di luar negeri seperti perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, Anak Buah Kapal Indonesia, WNI yang menghadapi permasalahan atau terjebak di negara konflik, penanganan WNI terindikasi/korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta berperan aktif dalam memberikan layanan, bantuan dan mendorong kesadaran publik sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan WNI saat berada di luar negeri.

Perlindungan WNI merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebagaimana tertuang dalam butir pertama agenda Nawa Cita. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri menjadikan perlindungan WNI sebagai salah satu dari empat prioritas politik luar negeri Indonesia. (red.)