in

TRAGEDI ATAS NAMA KEBEBASAN

Jika masalahnya hanya memperlihatkan kebodohan pada pihaknya tentu tidak masalah. Tapi, jika tindakan itu membuat energi bangsa ini terbuang sia-sia dan menyeret sebagian bangsa ini ke jurang kemunduran tentu Indonesia sangat merugi. Itulah yang sedang dan bakal terjadi dari wacana penghapusan perda-perda syariah.

Seperti diberitakan di beberapa media yang di Indonesia. Salah satu Partai di Indonesia yaitu PSI(Partai Solidaritas Indonesia) memasukan ini ke dalam daftar isian masalah untuk dibahas dalam penyusunan paket undang-undang politik. Tentu kabar ini sangat menyentak. Ibarat cuaca tak mendung, awan cerah pun tak ada, namun langit dipaksa untuk menurunkan hujan. Dalam kehidupan nyata, tentu itu mustahil, termasuk untuk menciptakan hujan buatan. Tapi dalam politik, yang tidak mungkin jadi mungkin, penerapannya pun sangat berbeda. Akan ada pemaksaan dan pemerkosaan terhadap hukum-hukum yang ada. Itulah sejatinya refresi tirani, dan fasisme.

Apakah kita harus menuruti keinginan para politisi kita yang terhormat tersebut? Berdemokrasi tanpa memahami apa itu esensi demokrasi akan melahirkan banyak parodi dan ironi. Pasangan demokrasi adalah penghormatan terhadap kebebasan dan kemanusiaan. Dalam politik, kebebasan itu adalah kebebasan dalam berekspresi dan berserikat bagi seluruh warga. Tanpa ada sekat apa pun, termasuk sekat ideologi. Yang menjadi batas hanya kemanusiaan.

Ajaran Islam mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia secara utuh dan total. Dan struktur hukum Islam mencakup seluruh persoalan hidup manusia, termasuk masalah politik, sistem sosial, dan tatanan pemerintahan. Karena pada dasarnya Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana beribadah ritual, tapi juga mengajarkan bagaimana berorganisasi, bermasyarakat, dan berpolitik. Dan cita-cita kemasyarakatan yang di tuju oleh Islam ialah terciptanya tatanan sosial yang sehat. Islam sebagai agama keadilan tidak saja menuntut persamaan dan perlakuan adil di bidang sosial-ekonomi, tapi juga menuntut persamaan dan perlakuan adil di bidang politik.

Dalam mempraktikkan kebebasan tersebut tidak boleh ada penistaan dan pelanggaran kemanusiaan. Karena itulah, dalam undang-undang bangsa tentang hak sipil dan Politik, Sudah di atur dengan jelas dan tegas. Setiap kebalikannya adalah pelanggaran terhadap demokrasi, yang jika dipaksakan akan terjadi pelanggaran terhadap kemanusiaan.

Kita khawatir bahwa wacana ini dikemukakan hanya untuk tujuan-tujuan jangka pendek, berupa kepentingan politik sesaat; misalnya hanya untuk mengerdilkan partai tertentu yang sekarang sedang berkembang pesat. Tentu ini adalah cara-cara bodoh. Tak salah jika citra politisi kita terus merosot. Pada sisi lain, kita merindukan hadirnya politisi yang adil, bersih, dan berwibawa. Akibat wacana tersebut akan melahirkan politik demagogis kepada publik.

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan. Karena, saat ini tidak ada gejala maupun fakta keras bahwa Pancasila terancam oleh asas partai. Selain itu, Nasionalisme bukan tergerus oleh identitas politik. Kita justru sedang menghadapi krisis integritas para pemimpin. Kita merindukan kejujuran, keadilan, kerja keras, dan kedisiplinan. Itulah hal-hal yang seharusnya menjadi kegelisahan para politisi kita.

Generasi milenial harus pandai dan cerdas dalam membaca situasi. Dan awas terhadap kondisi, agar jangan sampai ada politik yang menimbulkan provokasi. Agar kejadian-kejadian masa lalu tidak terulang lagi. Semoga kita bisa menjadi generasi yang siap memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan keharmonisan di tengah kemajemukan. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika di kelola oleh generasi milenial yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri.

Penulis : Ahmad Halimi (mahasiswa UIN Mataram)