in

Pilkades Lombok Tengah Berpolemik, Anggota Dewan Nilai Pemda Langgar Aturan

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah H. Ahmad Supli menanggapi polemik Pilkades Serentak 2018

kicknews.today – Multi tafsir sah tidaknya surat suara yang tercoblos tembus simetris, dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2018 di Lombok Tengah terus berpolemik. Kali ini tanggapan serius diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah H. Ahmad Supli.

Menurut politisi PKS ini, Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dinilai melanggar aturan sendiri dengan tidak menggubris gugatan, yang meminta penghitungan suara ulang terhadap panitia desa yang mengesahkan coblosan tembus simetris.

“Kalau benar Pemerintah Loteng tidak melakukan penghitungan ulang terhadap keputusan panitia desa yang mengesahkan suara coblos simetris, jelas Pemerintah Loteng melanggar aturan yang dibuatnya sendiri,” ungkap H Supli ditemui di Gedung Dewan, Kamis (29/11).

Pasalnya, pihak pemda telah menyatakan bahwa surat suara yang tercoblos tembus simetris itu batal alias tidak sah, dan itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Lombok Tengah tentang Pilkades.

Ditegaskannya, Pemda Lombok Tengah melalui Dinas PMD harus serius dalam menanggapi dan menangani gugatan 27 desa, terkait pembatalan atau pengesahan surat suara dalam kasus ini.

Dijelaskan, apabila panitia desa secara nyata mengesahkan surat suara coblos tembus simetris, tentunya panitia sengketa menindaklanjuti hal itu dengan penghitungan suara ulang pada TPS yang dimaksud.

“Jangan kemudian Panitia Kabupaten atau Tim Sengketa melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang terjadi,” tegasnya.

Lebih jauh politisi yang identik dengan lilitan surban ini mengatakan, dirinya menduga adanya intervensi oknum DPMD sendiri dalam penyelesaian masalah ini.

Dicontohkannya, seperti persoalan di Desa Mertak Tombok yang tanpa melalui proses Tim Sengketa, Pemda Lombok Tengah memerintahkan panitia desa melakukan penghitungan suara ulang.

“Kenapa tidak kalau di Mertak Tombok bisa, kemudian di desa lain yang melayangkan gugatan tidak bisa?,” tanya H. Supli.

“Saya yakin Pemerintah Loteng pasti kalah di PTUN dalam gugatan multi tafsir sah tidaknya coblosan simetris tersebut,” ucapnya.

Karena itu pihaknya berharap pihak pemda jangan pilih kasih dalam menangani persoalan ini. Karena semua calon dalam Pilkades Serentak memilik hak yang sama, untuk gugatan mereka ditindaklanjuti Tim Sengketa.

“Pemerintah Loteng harus bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam Pilkades Serentak ini,” pungkasnya.

Terpisah, Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah yang dikonfirmasi terkait hasil Tim Sengketa Pilkades Serentak 2018, terhadap gugatan 27 desa itu menyampaikan bahwa gugatan itu masih dalam proses.

Dikatakannya, semuanya sudah ada tahapan yang jelas sesuai aturan dalam pelaksana Pilkades Serentak tersebut.

“Gugatan masih dalam proses, tanggal 27 Desember 2018 baru pelantikan,” kata Nursiah singkat. (Ade)