in

Eksekusi Hukuman Ditunda, Baiq Nuril tetap Dipanggil Kejaksaan

Kajari Mataram, Dr Ketut Sumedana SH, M.Hum

kicknews.today – Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr Ketut Sumedana tetap memanggil terpidana UU ITE, Baiq Nuril Maknun untuk memastikan apakah Nuril akan melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) atau tidak. Akan tetapi, mengenai eksekusi hukuman dia mengatakan sudah jelas ditunda.

“Ini kan sudah menjadi keputusan atasan kami yakni Kejaksaan Agung,” ungkapnya di Mataram Rabu (21/11).

Ketut Sumedana menjelaskan, sebenarnya pemanggilan itu dilakukan pada saat putusan Mahkamah Agung (MA) diterima dan ada upaya eksekusi. Akan tetapi, setelah konsultasi dengan pimpinan Kejaksaan, ada keputusan ditunda.

Dia mengaku alasan dipanggil itu ialah satu bentuk menghormati putusan. Sehingga perlu dibicarakan dengan Nuril atau kuasa hukumnya.

“Apakah kuasa hukum lakukan PK atau tidak, karena penegakan hukum ini bukan hanya untuk Nuril saja melainkan untuk semua masyarakat,” kata dia.

Disinggung soal apakah Kejari sudah menerima salinan putusan MA dan bukan cuma salinan putusan sebagai acuan ekseskusi maupun landasan untuk PK, Ketut mengaku hingga saat ini belum menerimanya.

Namun menurutnya, jika putusan itu sebagai kendala eksekusi maka, tetap didorong agar dikeluarkan sebagai kekuatan hukum karena itu semua untuk kepentingan bersama.

“Hari ini (Rabu-red) hanya pemanggilan saja, tidak ada eksekusi. Ini semata-mata ada kekhawatiran jika tidak ketemu Nuril maupun kuasa hukumnya kemudian tidak jadi ajukan PK, kan kita salah,” tegasnya.

Kebiasaan penundaan eksekusi jika ada Putusan MA dalam jangka waktu biasanya dua minggu dalam praktiknya karena putusan MA prosesnya 1 bulan dan harus nunggu putusan PK jika Nuril melakukan langkah PK.

Bagi dia, jika sudah mengajukan PK maka prosesnya tidak lama, begitu halnya nanti proses di Pengadilan Negeri (PN) apakah layak nofum untuk disampaikan ke Kejagung dan yang menilai nanti adalah hakim PN.

Intinya, surat penundaan eksekusi itu dari Kejaksaan Agung, sehingga tidak perlu tertulis dan dinyatakan sah, kecuali perintah penundaan itu dari lembaga lain wajib hukumnya surat resmi.

“Tidak perlu surat penundaan eksekusi dari Kejagung karena yang lakukan eksekusi Kejari Mataram bukan Kejagung. Sehingga, saya wajib hukumnya ikuti perintah atasan,” tegasnya.

Di satu sisi, Kuasa Hukum Baiq Nuril dalam hal ini Hedro Purba menegaskan tetap ingin melihat surat putusan MA dan penundaan eksekusi dari Kejagung. Soal panggilan kliennya itu tidak jadi masalah baginya.

“Yang jelas buk Nuril sedang berhalangan dan berada di suatu tempat sehingga tidak bisa hadir,” katanya.

Mengenai keinginan untuk mendapatkan surat keputusan MA, memang harus didapat sebagai landasan mengajukan PK. Kendati demikian, kalau pun belum ada surat putusan itu, dirinya bersama rekannya masih menelaah apa yang jadi pertimbangan MA memutuskan Nuril dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

“Mudahan ada putusan, karena jadi bahan PK. Kalau pun tidak ada, tetap ajukan PK,” pungkasnya (prm)