in

Senin, Baiq Nuril akan Laporkan H Muslim karena Pelecehan Seksual

Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Djumandi

kicknews.today – Kuasa hukum Baiq Nuril Maknun Joko Djumadi akan melaporkan mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, H Muslim ke Polda NTB pada Senin (19/11) besok, atas dugaan pencabulan yang dilakukan terhadap Baiq Nuril.

Dia mengatakan, dirinya sudah siap melaporkan Muslim. Adapun barang bukti yang disiapkan yang akan dibawa ke Polda adalah hasil percakapan Muslim yang menelepon Baiq Nuril.

Dimana menurut Djumandi, terjadi pelecehan saat Muslim menelpon Baiq Nuril yang kemudian direkamnya yang berbau pornografi. Hal itu menurutnya merupakan bentuk pelecehan seksual yang masuk perbuatan cabul dimana tertuang dalam KUHAP.

Selain itu, dalam petikan keputusan MA dan pengakuan Muslim, mengakui telah menelpon Baiq Nuril dan melalukan percakapan bernada pelecehan seksual.

“Kami akan membawa petikan putusan kasasi MA sebagai barang bukti. Dalam putusan kasasi tersebut Muslim mengakui menelpon Baiq Nuril dan melakukan percakapan yang terkesan melakukan pelecehan dan pencabulan,” ungkapnya di Mataram, Sabtu (17/11).

Baiq Nuril juga mengakui bahwa dirinya beberapa kali di telpon oleh Muslim saat dirinya masih menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Pada percakapan yang direkam oleh Baiq Nuril tersebut, Muslim kerap mengeluarkan kata kata yang bernada pelecehan seksual.

“Saat ini, kami juga masih menunggu salinan putusan MA untuk dipelajari kemduain dijadikan bahan peninjauan kembali (PK),” kata dia.

Disinggung soal Kejari yang tetap akan melakukan eksekusi hukuman karena rencana PK sesuai aturan tidak dapat menghalangi eksekusi, Djumandi menegaskan bahwa dia sangat memahami hal tersebut. Akan tetapi, yang dipersoalkan adalah pelaksanaan eksekusi menggunakan petikan putusan pasal 226 juncto pasal 257 KUHAP nomor 574 K/PID.SUS/2018.

Padahal menurutnya, pada pasal 270 KUHAP berbunyi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Sehingga, pelaksanaan eksekusi tidak boleh menggunakan petikan MA, melainkan salinan putusan MA.

Selain itu dia juga akan mengirim permohonan penundaan eksekusi kepada Mahkamah Agung hari ini Sabtu (17/11).

“Hari ini kami akan bersurat ke Kejagung untuk minta PK sekaligus penundaan eksekusi,” tuturnya. (prm)

What do you think?

991 points
Upvote Downvote