in ,

PBNU Angkat Bicara Atas Putusan MA dalam Kasus Baiq Nuril

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PBNU Robikin Emhas dan bayang-bayang terpisahnya kebersamaan seorang anak dan ibunya oleh jeruji besi

kicknews.today – Tanpa bermaksud mengintervensi putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus yang menjerat Baiq Nuril Maknun, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas, Sabtu (17/11), menyesalkan putusan tersebut dan berharap Mahkamah Agung (MA) membebaskan Baiq Nuril Maknun dalam putusannya pada sidang Peninjauan Kembali (PK) nanti.

“Tanpa bermaksud menilai putusan MA, putusan yang menghukum bersalah melanggar UU ITE terhadap Baiq Nuril Maknun sangat disesalkan, karena melukai rasa keadilan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat,” ungkap Robikin, seperti dilansir beberapa media.

“Saya berharap nama baik dan harkat martabat Baiq Nuril Maknun dapat dipulihkan MA melalui putusan PK kelak, layaknya Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2017,” lanjutnya.

Diketahui, MA dalam putusan kasasinya menyatakan Baiq Nuril bersalah melanggar Pasal 27 UU ITE, karena dianggap menyebarkan informasi bermuatan asusila.

Atas putusan tersebut, mantan tenaga honorer di SMAN 7 Mataram itu terancam harus menjalani hari-harinya selama enam bulan di dalam penjara, dan membayar dengan Rp 500 juta subside tiga bulan kurungan.

Menurutnya, dua hal yang harus dicermati dalam kasus Baiq Nuril itu. Pertama, Baiq Nuril bukan pelaku penyebaran rekaman percakapan bermuatan asusila. Kedua, tindakan Baiq Nuril merekam pembicaraan itu bukan delik pidana.

“Bukankah secara falsafati, di antara tujuan UU ITE adalah untuk memanfaatkan sarana teknologi dalam pembuktian tindak pidana?” tanya Robikin.

Terlebih, lanjutnya, tindakan Baiq Nuril merekam pembicaraan itu guna melindungi diri, dari kemungkinan tuduhan selingkuh dari suaminya, yang dapat meretakkan keharmonisan rumah tangganya. Termasuk dari pelecehan seksual lebih lanjut.

“Perlu ditegaskan, perbuatan M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan perempuan bukan istrinya kepada Baiq Nuril tersebut, secara hukum patut dikualifikasi sebagai pelecehan seksual terhadap diri Baiq Nuril,” tegasnya.

“Bukankah melindungi diri dari kemungkinan pelecehan seksual dan mempertahankan keutuhan keluarga merupakan hak yang harus dihormati dalam sistem hukum kita?,” lanjutnya.

Sebelumnya, fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim yang dipimpin Albertus Husada menyatakan, tidak ditemukan data terkait dugaan kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang bermuatan asusila.

Majelis hakim saat itu menyatakan, yang mendistribusikan hasil rekaman tersebut bukan Baiq Nuril, akan tetapi rekan kerja Baiq Nuril yang saat itu masih menjadi tenaga honorer.

Hal itupun disampaikan majelis hakim berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan ahli, yakni Tim Digital Forensik Subdit IT Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, terhadap barang bukti digital yang disita tim penyidik kepolisian.

Karena itu, barang bukti digital yang salah satunya adalah hasil rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan M, dinilai tidak dapat dijadikan dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya. (red)