in

Kronologi Kasus Baiq Nuril Versi Jaksa Berawal dari Perselingkuhan

Baiq Nuril saat akan menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Mataram

kicknews.today – Jaksa Penuntut Umum akhirnya angkat bicara tentang persoalan kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun yang kini viral secara nasional.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Dr Ketut Sumedana menggelar secara khusus jumpa pers terkait kasus Baiq Nuril ini pada Jum’at (16/11) siang tadi di Mataram.

Dijelaskan dia, kronologi awal kasus yang menimpa Baiq Nuril ketika tahun 2014 dimulai dari perselingkuhan antaran kepala sekolah SMAN 7 Mataram saat itu H.Muslim dengan Bendahara sekolah yang berinisial L.

“Saat itu Baiq Nuril yang masih menjabat sebagai staf Tata Usaha di sekolah tersebut diminta datang ke salah satu Hotel berbintang di Senggigi Lombok Barat untuk mengerjakan tugas oleh Kepala Sekolah H.Muslim. Setiba disana, Baiq Nuril disuruh pergi berenang bersama anaknya,” kata dia.

Sekitar satu jam kemudian H Muslim memanggil Baiq Nuril dan menunjukkan padanya bekas “Sperma” perselingkuhan bersama bendahara itu.

Kemudian lanjutnya, keesokan harinya, Baiq Nuril kembali ditelepon H Muslim. Apa yang menjadi pembicaraan itulah yang direkamnya.

Lalu pada tahun 2015, Baiq Nuril bercerita kepada salah satu temannya di lingkungan sekolah yakni Imam Badawi dan rekaman itu kemudian ditransmisikan kepadanya.

“Di sana awal viral sampai ke Dinas, saat itu Muslim melaporkan keberatan dan tidak ada upaya damai, karena tidak ada kontak lagi dengan Kepsek,” kata Kajari.

Setelah ada laporan kemudian diproses, kalau pun berkas perkara sudah tiga kali bolak balik dari polisi ke jaksa, namun akhirnya dinyatakan lengkap dan P21.

Setelah disidangkan pada tahun 2017 lalu, Pengadilan Negeri Mataram berpendapat berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga Baiq Nuril divonis bebas.

Jaksa kemudian melakukan Kasasi. Hasil Kasasi tersebut baru 4 hari lalu diterima petikan Keputusan Mahkamah Agung (MA) pasal 226 juncto pasal 257 KUHP nomor 574 K/PID.SUS/2018 yang memutuskan Nuril bersalah dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. (prm)