in

Pantun Dewan Udayana dalam Sengkarut BPPD NTB

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mahally Fikri (Foto by Geona S Parman)

kicknews.today – “Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus” itulah pantun yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mahally Fikri terkait sengkarut atau kisruh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang tak kunjung usai.

Pantun itu dimaksudkan sebagai support kepada pengurus agar tidak lagi berpolemik, dalam hal Ketua BPPD NTB yang mencalonkan diri pada legislatif 2019.

“Di sini dan saat ini, keikhlasan mereka sedang diuji di hadapan publik. Dimana DPRD akan mendukung sikap tegas pihak-pihak yang peduli terhadap BPPD,” ungkapnya, Selasa (12/11).

Menurut politisi Demokrat itu, pokok masalah sebenarnya bukan pada nyaleg tidaknya sang Ketua BPPD. Namun, lebih kepada tidak terimanya mayoritas Pengurus BPPD terhadap sosok Ketua.

“Sangat tidak bijak dan naif bila dalam kebersamaan kita saling memaksa. Sang Ketua (BPPD, red) memaksa agar dia tetap diterima. Sedangkan para anggota memaksa agar Ketua lengser dari posisinya,” kata dia.

Dengan adanya kisruh itu sungguh tidak ada keindahan dan keberkahan dalam hidup yang hiasi saling menista dan mempermalukan.

Terlebih, lanjut Mahally, akibat kekisruhan tersebut beberapa anggota DPRD NTB justru mengancam membekukan anggaran BPPD.

“Ya, tapi kalau anggaran, itu kan hubungannya dengan kinerja. Saya setuju kalau memang BPPD tidak bisa berjalan dengan baik dan berbuat maksimal untuk kemajuan pariwisata kita, supaya anggarannya ditahan atau dibekukan,” tandasnya.

Mahally menegaskan, saat ini mereka dituntut bersikap dewasa dan bijak, sehingga perlu mencari titik temu yang mengedepankan sikap saling menghargai, saling memuliakan, dan awali dengan saling memaafkan.

“Mulailah lembaran baru. Jangan menengok ke belakang dan sepenuhnya menatap ke depan. Jemput kemenangan dengan saling menguatkan. Sadarilah, kerja-kerja BPPD itu kerja tim, kolektif koligial. Tidak bisa ketua sendiri dan apa lagi masing-masing pengurus berjalan sendiri-sendiri,” paparnya.

“Apa tidak malu jadi tontonan dan cemoohan masyarakat, bila BPPD tidak dapat mengerjakan tugasnya karena sibuk berpolemik dan saling mempermalukan?,” sentilnya.

Dirinya menyarankan bukan hanya kepada Fauzan Zakaria selaku Ketua BPPD, akan tetapi kepada semua pengurus agar segera menjalankan tanggungjawabnya, bekerja sebaik-baiknya dan sesegera mungkin untuk kemajuan dunia pariwisata NTB.

Sudah tidak zaman, dan memalukan bila sebuah badan atau lembaga yang menjadi sarana pengabdian diri, pengurusnya sibuk berpolemik dan berkonflik hanya karena jabatan ketua.

“Sikap ambisius setiap diri tenggelamkan dalam kolam kepentingan, untuk kesejahteraan  masyarakat dengan kemajuan dunia pariwisata kita,” tegasnya.

Kalau mereka tetap ngotot dan melanjutkan kisruh kompliknya serta bertahan dengan ego masing-masing, sebaiknya pemerintah segera bersikap tegas dan mempertimbangkan keberlanjutan kepengurusan BPPD ini. (prm)