in ,

Wagub NTB Marah Besar, Stafnya Digeser Tanpa Koordinasi

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah (berjilbab)

kicknews.today – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. berang saat stafnya di-replaced tanpa koordinasi. Kegeramannya itu dilampiaskan, Senin (12/11), saat rapat pimpinan dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemprov setempat.

“Heran aja, kok dua staf di ruangan saya tiba-tiba hilang. Padahal kalau mau rolling, harus dikoordinasikan dong. Jangan main pindah seenaknya, apalagi tidak ada pengganti,” semprot Wagub Rohmi.

“Mana kepala BKD?,” tanyanya ketus sambil mencari posisi yang dimaksud.

Di hadapan kepala-kepala OPD, wagub wanita pertama di NTB itu menegaskan semestinya ketika ada rencana pergantian staf, harus dikomunikasikan terlebih dahulu.

Dikatakannya, dalam upaya penyegaran mestinya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), harus memiliki alasan jelas dan tidak main sembarang rolling.

“Cari tahu dulu, staf yang dipindah apakah berkompeten atau tidak. Koordinasikan dengan atasan, jangan naruh orang seperti naruh sampah,” geramnya.

“Apakah pernah berfikir akan nasib orang?,” imbuh Hj. Rohmi.

Menurutnya, aturan dalam proses rolling staf juga harus sama dengan yang berlaku pada tataran eselon II, III, dan eselon IV.

“Saya tegaskan, ini yang pertama dan terakhir. Jangan sampai terulang lagi. Kalau ingin pindah staf, harus dikomunikasikan dulu,” ancamnya.

Bagi Rohmi, kalau ada staf yang bermasalah atau tidak dianggap berkompeten, harus dibina, list nama-nama mereka untuk dijadikan bahan perbaikan ke depan.

“Jangan hanya terima usulan saja tanpa dilakukan evaluasi. Jangan main usul juga terus dilaksanakan. Buat strategi baik, yang produktif,” jelasnya.

Terkiat hal itu, Kepala BKD Provinsi NTB, H. Fathurrahman mengaku bahwa rolling itu atas perintah Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.

“Itu usulan dari Pak Sekda,” klarifikasinya.

Dia mengaku, sebelum mengambil langkah tentu BKD memiliki landasan dasar dalam bekerja, yakni perintah dari atasan yaitu Sekda.

Dimana pengisian jabatan vital seperti di ruang gubernur dan wakil gubernur, lanjutnya, harus mempertimbangkan dan dikaji matang mengingat posisi itu dihadapkan dengan berbagai situasi.

Selain itu, menurut Fathurrahman, kedua staf wagub tersebut telah lama di lokasi kerja tersebut, makanya harus ada penyegaran.

“Ada penggantinya, namun tidak secepat itu. Harus dihadapkan ke gubernur atau wakil gubernur dulu, apakah disukai atau tidak,” kilahnya.

Dengan adanya fenomena tersebut, kedua staf Wakil Gubernur NTB itu tidak jadi di-rolling.

“Silahkan tanyakan ke Sekda,” tutupnya.  (prm)