in

Ini Tanggapan Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Lombok Tengah 2019

Suasana Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda tanggapan fraksi

kicknews.today – Setelah sebelumnya Pemerintah Daerah Lombok Tengah menyampaikan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, Selasa (6/11), DPRD Lombok Tengah menggelar Sidang Paripurna dengan agenda tanggapan fraksi.

Dari pantauan media, juru bicara (jubir) sembilan fraksi yang ada Dewan Lombok Tengah rata- rata menyepakaiti dan menyetujui semua yang disampaikan eksekutif.

Jubir Fraksi Partai Golkar Syarifuddin mengapresiasi pemda yang berhasil meraih berbagai penghargaan, dan menyiapkan pelayanan dasar masyarakat terutama infrastruktur, pariwisata serta akses pelayanan pendidikan.

“Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus didorong peningkatan pertumbuhanya, bagaimana peran instansi lain dalam mendukung peningkatan pertumbuhan dunia pariwisata,” ujarnya.

Sementara jubir Partai Gerindra Lalu Muhibban meminta pihak pemda untuk me-review program pembangunan daerah yang belum tercapai. Hal itu mengingat perlunya efisiensi dalam penggunaan  anggaran belanja masing-masing OPD, terutama belanja pegawai yang membengkak dan anggaran tidak terduga.

“Kami berharap belanja pegawai bisa ditekan. Selanjutnya alokasi anggaran yang ada dapat digunakan, untuk menjalankan program pembangunan daerah, terutama terkait program kebijakan yang mengarah pada percepatan peningkatan PAD,” jelasnya.

Jubir Fraksi Kebangkitan Bangsa H. Ahkam menyampaikan, mengamati beberapa kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018 yang dinilainya masih lamban, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaanya. Lebih-lebih dinas perumahan dan pemukiman yang dianggapnya belum ada kejelasan.

“Kami meminta penjelasan pemerintah mengenai hal tersebut, dan apa hambatan sebenarnya yang mempengaruhi sehingga terjadinya kelambatan tersebut,” ungkapnya.

Terkait angka kemiskinan, pengangguran, dan ketersediaan lapangan kerja menjadi sorotan jubir Fraksi Demokrat Fathurrahman, ia menyampaikan bahwa diperlukan peningkatan jumlah program ekonomi kreatif.

Demikian pula halnya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dapat dijadikan solusi untuk menekan angka pengangguran, harus diawasi dengan ketat dan memprioritaskan warga Lombok Tengah.

“Kami juga meminta agar dilakukan evaluasi aparatur pemerintah berbasis kinerja dan kebijakan penempatan yang berbasis disiplin ilmu dan bakat,” jelasnya.

Sedangkan terkait database potensi pendapatan daerah ditanggapi H. Mayuki selaku jubir Fraksi Persatuan Pembangunan. Politisi PPP ini meminta pemda untuk segera melakukan update database, terutama menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kami meminta untuk melakukan sweeping atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan,” jelasnya.

Sementara jubir Fraksi Keadilan Sejahtera Ahmad Rifai menyampaikan beberapa pertanyaan terkait akses jalan pariwisata, akses jalan pendidikan, akses jalan kesehatan yang belum di hotmix.

“Kami juga mohon penjelasan terkait data tenaga pendidik yang PNS, terutama pada SD dan SMP di Lombok Tengah dan berapa kebutuhan tenaga pendidik di daerah kita ini,” jelasnya.

Selanjutnya Fraksi PBB, Zulfan Azri mempertanyakan jumlah rumah korban terdampak gempa yang menjadi target perbaikan Pemerintah Pusat. Apakah semua ter-cover Pemerintah Pusat atau tidak, termasuk solusi dari eksekutif jika hal itu tidak ter-cover.

“Kami juga mempertanyakan sampai bulan apa belanja bantuan sosial, atas klaim pembiayaan pelayanan kesehatan JKN non-peserta,” ujarnya.

Kemudian jubir Fraksi NasDem Kamran Mahali menyampaikan bahwa pemda harus memperhatikan beberapa hal dalam APBD 2019, diantaranya peningkatan pertumbuhan dunia pariwisata yang merupakan salah satu isu strategis.

“Untuk dapat menunjang program tersebut, berapa estimasi anggaran yang diperlukan dalam APBD tahun 2019 dan kami berharap ada penjelasan,” tegasnya.

Terakhir, tanggapan Fraksi Nurani Perjuangan dengan jubir Jayanti Umar. Politisi satu ini mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memacu kinerja sesuai dengan potensi daerah.

Mantan aktivis PMII ini juga mengungkapkan bahwa penempatan target pajak daerah dan retrebusi harus didasarkan pada data potensi pajak, dimana hal itu sesuai Permendagri 33 Tahun 2017.

“Hal itu juga harus memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retrebusi daerah, serta realisasi penerimaan pajak daerah,” pungkasnya. (Ade)