in

Gubernur NTB Naikkan UMP Tahun 2019 jadi Rp. 2.012.610

Ilustrasi kenaikan UMP NTB tahun 2019

kicknews.today – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 naik 10,28 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.012.610.

Penetapan kenaikan UMP tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) NTB, Wildan, Rabu (31/10), sesuai isi Keputusan Gubernur NTB Nomor 561-815 Tahun 2018, tertanggal 31 Oktober 2018.

“Kenaikannya sebesar Rp 187.610 dari UMP tahun sebelumnya Rp 1.825.000,” ungkapnya.

Untuk penetapan besaran UMP tersebut, lanjutnya, setelah Gubernur NTB mempertimbangkan dan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi NTB, termasuk dari para bupati/walikota se-NTB.

Dikatakan, rekomendasi yang diajukan Dewan Pengupahan Provinsi NTB merupakan hasil dua kali sidang yang dilaksanakan pada 4 dan 15 Oktober lalu. Dimana unsur yang terlibat diantaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja atau serikat buruh, pakar ekonomi dari Universitas Mataram, serta unsur pemerintah.

Terdapat tiga usulan berbeda dalam dua kali sidang dewan pengupahan tersebut. Unsur pemerintah mengusulkan nilai UMP NTB yang diajukan sebesar Rp 2.012.610, dengan salah satu pertimbangan bahwa NTB masuk sebagai salah satu dari delapan pemerintah daerah yang nilai UMP-nya belum sesuai dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL).

Pertimbangan itu merupakan amanah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI., terkait impelementasi Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa bagi daerah yang UMP-nya masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), maka pemerintah daerah setempat wajib menyesuaikannya paling lambat di tahun 2019.

Dengan melihat nilai UMP NTB di tahun 2018 yang baru mencapai 97,25 persen dari KHL, maka anggota dewan pengupahan dari unsur pemerintah mengusulkan penyesuaian UMP untuk tahun 2019 dengan persentase penambahan “adjusment” upah minimum sebesar 2,25 persen.

“Dengan begitu, tahun 2020 UMP NTB telah mencapai atau sama dengan nilai KHL,” ujarnya sembari menambahkan bahwa hal sama diusulkan dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh, sehingga dari formula perhitungan muncul nilai UMP yang kemudian diajukan sebesar Rp 2.012.610.

“Berbeda dengan unsur Apindo, karena dampak dari bencana gempa ini berimbas ke kalangan pengusaha. Karena itu UMP yang diusulkan untuk tahun 2019 tidak ada perubahan, tetap sama seperti di tahun 2018,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya, unsur Apindo tetap menghormati dan mendukung keputusan dan penetapan nilai UMP tahun 2019, yang akan berlaku sejak 1 Januari 2019 tersebut.

Kepala Disnakertran NTB berharap tidak ada pengusaha atau perusahaan yang membayar upah buruh, di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan Gubernur NTB.

Kalaupun tidak mampu membayarkan upah, pihaknya mempersilahkan para pengusaha atau perusahaan menggunakan prosedur penangguhan sesuai ketentuan yang berlaku. (red)