in

Kerja tak Beres, FKMLU Minta Kepala BPBD Lombok Utara Mundur

Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH. saat dikonfirmasi usai menerima perwakilan demonstran

kicknews.today – Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara Iwan Maret Asmara, diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu sempat terlontar saat aksi demo “Masyarakat Peduli Korban Gempa”, yang digelar di depan Kantor Bupati setempat, Selasa (30/10).

“Kenapa kita minta untuk mundur, karena dana donasi yang terus jadi konsumsi publik di bawah, tidak pernah transparan laporannya dari BPBD,” ungkap anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU) Asmayadi pada wartawan, Selasa (30/10).

Dijelaskannya, dalam aksi demo kali ini pihaknya ingin bertemu dengan Kepala BPBD guna mengklarifikasi soal dana bantuan, berapa dan kemana disalurkan. Tetapi Iwan Maret justru tidak hadir. Demikian pula saat FKMLU melakukan hearing dengan dewan, Kepala BPBD Lombok Utara pun tidak terlihat.

“Kalau terus-terusan tidak hadir begini masyarakat berstigma yang tidak-tidak. Jadi ya wajar, hati-hati lho, ini isunya lain sekali di bawah, soal temuan BPKP segala macam,” ucapnya.

“Kita pernah dapat penjelasan, kenapa donasi tidak ada laporan dan pencatatan. Beliau berkilah kita dalam kondisi caosh. Kita tidak peduli. Sebetulnya dia harus segera ambil sikap,” imbuhnya.

Menurut Asmayadi, sejauh ini nyaris tidak ada hal benar yang dilakukan Kepala BPBD Lombok Utara. Saat ini saja, lanjutnya, kerja BPBD tidak beres. Hal ini mengacu pada pembagian bahan pembangunan huntara ke masyarakat.

“Sekarang saja dalam kondisi seperti ini apa kerjanya, tidak ada yang beres kerjanya. Untuk pembagian seng dan triplek khusus huntara saja amburadul, mereka tidak ada datanya,” cetusnya.

Sementara Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH. yang dikonfirmasi terkait tuntutan ini mengatakan, tidak mempermasalahankan jika ujungnya Iwan Maret harus diganti. Sebab menurutnya, BPBD dalam menangani kebencanaan gempa terkesan tertutup soal data.

“Ganti saja, karena kemarin dengan Pak Ardianto (Ketua Komisi I, red) tidak dijawab tegas (soal donasi). Terus itu kenapa di Salut tidak dijawab, Pokmas belum ada tapi sudah ada groundbreaking RISHA,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekda Lombok Utara. H. Suardi mendukung jika Kepala BPBD diganti. Bahkan menurutnya tidak BPBD saja, namun semua pimpinan OPD akan segera dievaluasi.

“Mulai hari Jumat kita akan mulai proses  evaluasi, kecuali yang urusan kepegawaian. Dalam evaluasi ini konteksnya keseluruhan dan itu akan dilakukan di provinsi dan timnya berasal dari sana,” kata dia. (iko)