in

Ini Akhir Polemik Surat Suara Coblos Tembus Pilkades Serentak di Lombok Tengah

Kepala Dinas PMD Lombok Tengah Jalaluddin dan contoh surat suara coblos tembus

kicknews.today – Multitafsir terkait sah tidaknya surat suara yang dicoblos menembus bagian lain dari surat suara, pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2018 di Kabupaten Lombok Tengah menemukan titik terang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jalaluddin sekaligus Ketua Panitia Pilkades Serentak tingkat Kabupaten memastikan surat suara yang coblos tembus adalah batal.

Dikatakan, terkait masalah itu telah dibahas jauh hari oleh tim perumus yang berasal dari berbagai kalangan. Dimana suara coblos tembus disepakati batal atau tidak syah.

“Terkait ini, panitia sudah sering mensosialisasikan ke panitia di desa, jika surat suara coblos tembus itu batal,” ujar Jalaludin saat menemui warga Desa Saba Kecamatan Janapria, Jumat (26/10), didampingi Staf Ahli Bupati Lombok Tengah Murdi dan Kabag Hukum Setda Lombok Tengah H Mutawalli.

Jalaludin menjelaskan bahwa apa yang disampaikan itu, menjadi jawaban atas polemik sah tidaknya surat suara coblos tembus yang banyak terjadi di sejumlah desa yang melaksanakan pilkades.

Sementara, jika masyarakat menemukan adanya perlakuan beda di masing-masing TPS, pihaknya menyarankan agar melayangkan gugatan ke panitia pengawas yang telah dibentuk Pemerintah Daerah Lombok Tengah.

“Panitia pengawas beranggotakan sekitar 100 orang. Tim berasal dari semua unsur terkait,” ujarnya.

“Panitia akan perintahkan hitung ulang jika terjadi pelanggaran. Dan tim akan mengeluarkan keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial. Tidak bisa diputuskan sendiri-sendiri,” lanjutnya sembari mengungkapkan bahwa untuk penyelesaian sengekata pilkades telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Sengketa yang diselesaikan fokus pada sengketa hasil pilkades,” tegasnya.

Sementara Kabag Hukum Setda H. Mutawalli menjelaskan bahwa tim kabupaten satu bahasa terkait seluruh proses Pilkades.

“Apa yang telah disampaikan Pak Jalal juga sama dengan kami dan panitia yang lain,” terangnya.

Mutawalli menjelaskan, terhadap beberapa masalah yang muncul, hari ini akan diselesaikan melalui tim penyelesaian sengketa.

“Silahkan sampaikan fakta-fakta di lapangan secara tertulis,” ucapnya.

Dilain pihak, calon Kepala Desa Saba H. Mursidin mendesak Pemkab Lombok Tengah agar mengesahkan surat suara yang dibatalkan.

Menurutnya, keputusan pembatalan terhadap surat suara coblos tembus merugikan banyak pihak.

Sementara Calon Kepala Desa Rembitan Arifin Tomy malah mendesak Pemerintah Lombok Tengah agar merekomendasikan penghitungan suara ulang untuk pilkades setempat.

“Apa yang terjadi di Rembitan justru sebaliknya. Panitia melanggar ketentuan dalam Perbup dan melanggar arahan dari panitia kabupaten. Surat suara coblos tembus malah disahkan. Seharusnya itu dibatalkan,” jelasnya.

“Banyak persoalan lain dalam tahapan pencoblosan, penghitungan suara, maupun proses pleno di Desa Rembitan. Kejanggalan ini yang membuat dirinya mengajukan gugatan, agar dilakukan penghitungan ulang di Desa Rambitan,” tandasnya. (Ade)