in ,

Bendera HTI Dibakar, ini Pendapat Ahli Ushul Fiqh dan MUI

Wakil Pengasuh P2S2 Sukorejo Situbondo Drs. KH Afifuddin Muhajir, M.Ag.

kicknews.today – Beredarnya video pembakaran bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang beradar di media sosial (medsos), mendapat respons Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah (P2S2) Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag.

Pakar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh yang akrab disapa Kiyai Afif ini, dalam status facebook nya, Selasa (24/10), mengungkapkan bahwa hukum membakar kalimat tauhid ditentukan oleh niatnya.

Menurut Kiyai Afif, semua huruf baik huruf  Arab maupun non Arab hukumnya sama, yakni sama-sama tidak sakral (suci, red). Akan menjadi sakral apabila huruf-huruf tersebut dijadikan simbol bagi sesuatu yang sakral.

“Misalnya digunakan untuk menulis ayat2 al-Qur’an, kalimat tauhid, asma2 Allah dsb. Itu semua merupakan simbol2 Allah (شعائر الله) yg wajib dihormati,” tulis Kiyai Afif.

Lantas, apakah membakar tulisan kalimat tauhid merupakan sebuah pelecehan ataukah penghormatan? Dosen Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo ini menjelaskan, itu tergantung apa maksudnya melakukan pembakaran.

Diketahui, berdasarkan keterangan tiga anggota Banser yang diamankan pihak Polres Garut, Jawa Tengah, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Selasa (23/10), mengatakan bahwa ketiga orang tersebut tidak bermaksud membakar tulisan tauhid. Mereka beranggapan bendera tersebut milik organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Keterangan sementara tiga orang yang diamankan Polres Garut, bahwa mereka membakar bendera HTI yang telah dinyatakan terlarang oleh undang-undang,” kata Kadiv Humas Polri.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang dosen senior Fakultas Dakwah di Universitas Ibrahimy Sukorejo Drs. Mohammad Isfironi, M.Ag. mengungkapkan, bahwa konteks dalam kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, saat perayaan Hari Santri Nasional 22 Oktober lalu adalah upaya untuk mengagungkan kalimat tauhid, agar tidak digunakan sebagai topeng agenda makar atau terorisme.

“Jelas alasan ini dapat diterima. Maka dari itu, tindakan Banser secara fiqh dapat dibenarkan karena itu adalah bentuk penghormatan terhadap kalimat tauhid,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada kicknews.today.

Menurutnya, tindakan Banser bisa dikategorikan sebagai langkah sadd ad-dzari’ah (sesuatu yang membahayakan, red), agar simbol-simbol organisasi makar atau bughat yang telah resmi dilarang pemerintah, tidak terus hadir menebarkan ‘kekerasan simbolik’.

“Bagi saya, jika sebuah organisasi dilarang oleh pemerintah suatu negara, maka simbol-simbol yang melekat pada organisasi tersebut tidak boleh digunakan di dalam negara tersebut,” jelasnya.

“Menurut kaidah fiqh, sesuatu yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dibuat (ma haruma isti’maluhu haruma ittikhadzuhu),” imbuhnya.

Bahkan, salah seorang alumni Fakultas Dakwah, Risqil Azizi menawarkan analogi ‘bolehkah menulis kalimat tauhid di celana dalam?’.

“Celana dalam itu sebenarnya cuma pakaian atau kain sebagaimana yang lain. Hanya saja karena celana dalam itu konteksnya selalu berada di kemaluan, yang menurut pandangan umum adalah profan, maka tidak relevan jika celana dalam itu ditulisi atau dihiasi tulisan yang sacral,” ujarnya.

“Nah, untuk apa menyimpan celana dalam bertuliskan kalimat tauhid? Dipake enggak, dijual juga nggak laku. Bagi saya, membakarnya adalah tindakan memuliakan kalimat tauhid itu sendiri,” lanjutnya.

Senada, Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas mengatakan, tidak ada hukum tunggal membakar bendera atau benda dengan tulisan kalimat tauhid. Penggunaan hukum didasarkan pada niat dan latar belakang perbuatan tersebut.

“Tergantung dalam rangka apa membakarnya. Jadi hukumnya itu tidak tunggal, tergantung dalam rangka apa membakarnya,” ujar Yunahar, Selasa (23/10/), seperti dilansir beberapa media.

Yunahar kemudian memberikan ilustrasi peristiwa yang hampir sama pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Dimana saat itu mushaf pribadi milik para sahabat dimusnahkan dengan cara dibakar. Hal itu dilakukan untuk menyeragamkan atau standarisasi mushaf sehingga tidak ada perbedaan tulisan Alquran. Tak ada yang mempertentangkan keputusan Utsman.

“Dan bisa juga kita menemukan kalimat atau kertas Alquran yang tercecer, bisa saja orang memusnahkannya untuk menjaga kemurniannya,” katanya.

Terkait hal ini, Polri melalui Kadiv Humas mengimbau seluruh masyarakat agar bersabar dan memberi waktu kepolisian menyelidiki kasus tersebut. Polri berjanji akan bertindak profesional dalam menangani kasus pembakaran bendera tersebut.

“Polri tentu akan mendengarkan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, dengan tujuan tetap terjaganya situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban,” kata Irjen Setyo Wasisto. (djr)