in

BPBD Abaikan Perintah Presiden Jokowi, Najmul: Syukur Ada Penyederhanaan

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar

kicknews.today – Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Senin (22/10), meluruskan pernyataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, perihal diabaikannya penyederhanaan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk bantuan stimulant korban gempa.

“Saya sudah mengoreksi apa yang diungkapkan BPBD menyangkut penyederhanaan proses pencairan. Penyederhaan itu perintah Presiden. Tentu Presiden sudah mem-backup dengan regulasi, aturan yang tidak menyalahi aturan undang-undang,” ungkap Najmul.

Sebelumnya, dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi I DPRD Lombok Utara, diketahui jika Sekretaris BPBD Evi Winarni didampingi sejumlah kepala bidang, memberikan penjelasan akan mengabaikan aturan penyederhanaan. Alasannya, juklak dinilai sudah diatur dalam perundang-undangan.

Jika penyederhanaan itu tetap dijalankan, dikhawatirkan justru melanggar aturan dalam perundang-undangan tersebut.

Terkait hal itu, Najmul menjelaskan bahwa penyederhanaan itu bagus untuk mempersingkat proses realisasi bantuan, terutama proses debeting. Dimana admintrasi yang terlalu panjang dipersingkat, agar masyarakat lebih cepat menerima bantuan.

“Yang rapat itu Presiden dengan jajarannya. Kita bersyukur sekarang ini ada penyedehanaan itu, dan tugas kita adalah mempercepat apa yang menjadi tugas di daerah adalah seperti terbentuknya kelompok masyarakat (pokmas),” katanya.

Dengan tegas orang nomor satu di Lombok Utara ini mengatakan, apapun alasannya BPBD harus mengikuti penyederhanaan itu.

Dijelaskan Najmul, penyederhanaan itu termasuk juga pembentukan pokmas. Tujuannya agar pada saat melakukan pencairan, pihak perbankan lebih praktis dalam pelayanan.

Ia mencontohkan, seandainya ada 40 ribu lebih penerima bantuan, menumpuk mengantri di bank yang ditunjuk pemerintah, dapat dibayangkan seperti apa antreannya.

“Ketika uang dari rekening masuk ke masyarakat bisa dikordinir melalui pokmasnya masing-masing. Selain itu dalam sisi laporan juga penerima tidak harus repot-repot, karena pokmas-lah yang akan mengerjakan,” jelas Najmul.

Ditambahkan, dari 17 item proses pencairan dana bantuan itu, oleh Presiden Jokowi disederhanakan menjadi 1 item.

“Itu upaya pemerintah mempersingkat debeting keuangan perseoarangan kepada pokmas. Proses tetap menggunakan Pokmas. Apabila individu penerima bisa repot nanti,” tandasnya.

Dengan demikian, maka rekening yang telah diberikan kepada para penerima bantuan, dikumpulkan di pokmas masing-masing.

“Untuk mempermudah dalam urusan perbankan,” pungkasnya. (iko)