in

Keuangan Lombok Utara Pada 2019 Masih Bergantung Pusat

Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar

kicknews.today – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) rupanya masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Pasalnya, meskipun Pemkab sudah mulai menyusun APBD namun guna mempercepat recovery pasca bencana suplai keuangan pusat masih sangat diharapkan.

“APBD murni sedang dalam persiapan tetap kita akan konsen pada recovery diberbagai sektor. Kita harapkan pemerintah pusat supaya lebih proposional karena kebutuhan kita tidak sama sebelum dan sesudah bencana,” ungkap Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Senin (22/10).

Dijelaskannya, sumber anggaran yang disusun pada APBD 2019 selain ketergantungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat, Najmul mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih jadi andalan. Hanya saja, jumlah barangkali tidak semaksimal pada tahun-tahun sebelumnya.

“PAD juga meski presentase tidak signifikan seperti kemarin-kemarin. Kami juga masih ikhtiar harapkan bantuan dari pihak ketiga, relawan, yang mau membantu,” jelasnya.

Khusus guna alokasi APBD 2019 nanti, Najmul membeberkan akan diperuntukan sebagai recovery berbagai sektor. Sektor sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan tak luput akan disasar untuk perbaikan nanti. Misalnya saja, untuk pembangunan fasilitas kesehatan, sekolah, pasar dan lain-lain yang notabene mendukung aktivitas masyarakat di kabupaten termuda di NTB ini.

“Semua sektor akan direcovery tetapi di 2019 nanti akan lebih terinci sifatnya. Kemarin kita darao Rp 23 miliar dari Pemprov DKI yang akan membantu recovery di sektor pendidikan. Maka APBD kita bisa arahkan ke sektor lainnya,” bebernya.

Pihaknya optimis pemerintah pusat tidak akan lepas tangan untuk menyuplai anggaran ke daerah yang ia pimpin. Sebab, melalui Instruksi Presiden (Inpres) telah tertera cukup jelas pun demikian dengan edaran dari Kemendagri yang mengatakan pemerintah provinsi lain yang tak terdampak bencana supaya membantu daerah yang terkena bencana.

“Inpres itu sudah jelas maka Kementerian tugasnya akan membantu kita. Begitu juga dengan surat Kemendagri. Allhamdulilah banyak daerah yang menyisikan silpanya untuk membantu kami, tapi itu langsung masuk ke rekening provinsi,” pungkasnya.(iko)