in

Jadup di Lobar Belum Cair, Sekda: Makanya pusat jangan gampang berjanji

Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq

kicknews.today – Sekretaris Daerah Lombok Barat (Lobar) yang juga menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, H. Moh. Taufiq mengingatkan kepada pemerintah pusat agar tidak dengan mudah mengumbar janji kepada masyarakat.

Hal ini dikatakan dia menyikapi janji pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial tentang Jaminan Hidup (Jadup), untuk warga terdampak bencana gempa bumi di Lombok Barat (Lobar) yang sampai saat ini belumbelum terealisasi.

“Jadup itu adalah “janji” Pemerintah melalui Kemensos. Daerah hanya mengusulkan. Soal realisasi atau tidaknya,tergantung konsistensi mereka ke daerah. Makanya pusat jangan gampang keluarkan janji kalau sekiranya tidak mampu ditepati, karena dampaknya masyarakat yang akan menyalahkan Bupati atau Walikota yang membuat SK,” tegas Taufiq di Lombok Barat, Jum’at (19/10) .

Sementara itu menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih terus mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar bisa memenuhi syarat untuk dimasukan dalam pagu anggaran sesuai dengan arahan Kementerian Sosial.

“Dalam Permensos Nomor 4 Tahun 2015, Jadup sudah mengacu ke SK Bupati untuk Rumah yang Rusak Berat. Jadi tinggal kami sesuaikan data jumlah jiwanya,” terangnya.

Karena data mengacu kepada kondisi rumah yang hanya rusak berat, maka Ambaryati mengaku telah meminta Tagana dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turun melalukan verifikasi.

“Harus tuntas hari Kamis ini. Jumat kita akan minta rekomendasi ke Provinsi dan Senin (minggu depan, red) kami antar ke Kemensos,” ujar Ambaryati.

Seperti dirilis pihak Pemkab Lobar beberapa waktu lalu, rumah yang rusak berat mencapai 13.942 dari total 72.222 rumah yang rusak.

Jumlah rusak berat itulah yang menurut Ambar menjadi sasaran cek dan ricek pendataan pihaknya untuk diusulkan mendapatkan Jadup.

“Bisa jadi satu rumah (rusak berat, red) ditempati oleh lebih dari satu KK. Basis data Jadup ini kan jiwa, jadi masih harus dicek lagi,” tutur Ambar.

Selain rusak berat, Ambar pun memastikan bahwa administrasi kependudukan warga juga lengkap, selain tercantum dalam kartu Keluarga, warga tersebut pun sudah memiliki e-KTP.

Untuk Lobar sendiri, usulan untuk Jadup itu sudah mencapai 1.910 KK atau 6.403 jiwa. Usulan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Sisanya yang sedang diverifikasi sambil diusulkan secara paralel.

“Bahkan bisa jadi lebih dari itu kalau melihat proses verifikasi dari pendamping PKH dan Tagana,” tambah Ambaryati.

Menurut informasi yang berkembang, Nilai bantuan Jadup ini adalah sebesar Rp. 10.000/jiwa/hari yang akan diberikan antara 30 hari sampai 90 hari, dan akan dicairkan 6 bulan pasca tanggap darurat.

“Dengan syarat warga tersebut sudah menempati hunian tetapnya. Bukan mengungsi lagi,” pungkas Ambar.

Di lain tempat, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jajarannya dalam upaya memenuhi segala syarat yang diminta.

“Kita bukan menjanjikan (Jadup, red), tapi yang kita lakukan adalah jemput bola. Bayangkan misalnya ada uang Jadup, baru kita lakukan verifikasi dan memprosesnya secara administrasi, kan repot kita? Masyarakat kita juga yang rugi,” ujar Fauzan. (ir)