in

Partai Politik Biang Kerok Korupsi

Ilustrasi

Oleh : Arif Ramadhan

Berbicara korupsi seolah tidak ada ujungnya. Bahkan masif dan sistematisnya perilaku korupsi tidak bisa dilepaskan dari keberaan partai politik. Seolah, partai hanya menghadirkan masalah yang dihadapi oleh publik. Hal ini dapat diperhatikan banyaknya kader partai yang ditetapkan sebagai pelaku korupsi, baik yang memiliki jabatan legislatif maupun eksekutif.

Peran partai politik sangat penting dalam era demokrasi seperti ini. Selain sebagai pengusung kader partai untuk mengikuti kontektasi pemilu dalam memperebutkan posisi eksekutif (presiden, gubernur, walikota dan bupati) dan legislatif (DPR dan DRPD). Partai dituntut untuk melaksanakan pendidikan politik kepada warga negara. Pun keberadaan partai tidak bisa dilepaskan dari bantuan keuangan yang diberikan oleh negara (APBN dan APBD), serta iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

Berangkat dari segala macam kewenangan dan kondisi partai yang disampaikan di atas. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi tanggungjawab partai politik. Pertama pendidikan politik dan kedua pengelolaan keuangan yang mengarah terhadap tindakan korupsi.

Pendidikan Politik

Pendidikan politik menjadi penting untuk dilakukan oleh partai, selain dirasakan oleh kader, dapat dirasakan juga oleh warga. Bagi kader partai, mereka akan memahami kewenangan antar pemerintah dan legislatif. Serta fungsi demokrasi yang dicita-citakan oleh partai dapat diwujudkan. Dalam memahami kondisi yang diperoleh melalui pendidikan politik, dapat langsung menyesuaikan dengan kondisi sosial yang dihadapi ketika mengemban jabatan publik.

Sedangkan bagi warga, pendidikan politik adalah hal yang penting, karena menyangkut hak politik warga. Dalam penyampaian pendidikan politik, partai dapat mengarahkan terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum dan sebagainya. Karena kondisi tersebut warga masih apatis. Padahal mereka yang merasakannya. Selebihnya partai dapat mengarahkan dalam proses advokasi. Bagaimana partai mencontohkan keberpihakan terhadap kondisi masyarakat. Bukan hanya memposisikan sebagai oposisi tetapi tutup mata terhadap permasalahan warganya. Lebih dari itu partai dapat mengajarkan warga tentang kewenangan legislatif dan eksekutif. Karena warga sebagai penerima manfaat dari hasil diskusi yang dilakukan dalam bentuk paripurna.

Dari kondisi tersebut kader partai akan siap bertarung ketika pemilu dan warga tidak lagi menjadi objek yang dikebiri oleh partai karena telah memahami haknya sebagai warga negara serta hak politiknya yang telah kuat.

Sayangnya pendidikan politik ini tidak pernah dilakukan oleh partai, partai hanya datang ketika pemilu semata, dan menutup mata terhadap kondisi yang dialami oleh warga. Akibat macetnya pendidikan politik, mengakibatkan banyak warga yang apatis terhadap kontektasi pemilu. Hal tersebut terlihat dari banyaknya angka golput.

Kontektasi pemilu juga ini menjadi penting untuk diperhatikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mengukur kesuksesan pemilu dengan semakin banyaknya warga yang datang ke bilik suara. Tanpa melihat setelah pemilu itu selesai, bagaimana perasaan warga. Apakah warga tetap diperhatikan seperti keadaan sebelum pemilu atau pada masa-masa kampanye? Jawabannya adalah tidak dilakukan.

Terlebih terjadinya politik uang yang mengganggu kondisi demokrasi. Bahkan politik uang ini dirawat oleh partai setiap pemilu. Oleh karena itu banyak kader partai yang menjadi pelaku korupsi ketika memiliki jabatan publik. Karena yang dipikirkan bukan lagi mewakili perasaan publik, tetapi berpikir membayar hutang selama masa kampanye.

Keuangan partai

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya tentang pendapatan keuangan partai. Persoalan yang menjadi perhatian adalah; partai sebagai alat demokrasi dan pada era good governance harus mengedepankan sikap transparan dan akuntabilitas. Partai adalah badan hukum sehingga dapat dijerat dengan permasalahan hukum. Apabila partai bermasalah dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, partai belum mengarah pada kedua hal itu. Meskipun partai seharusnya menjadi rujukan oleh lembaga negara lainnya karena merupakan wujud dari demokrasi. Secara transparan partai hanya menyampaikan bantuan keuang yang diterima melalui APBN dan APBD. Bantuan keuangan partai dibedakan sesuai tingkatan, parpol ditingkat pusat mendapatkan bantuan pendanaan sebesar Rp 1.000 per suara, provinsi Rp 1.200 per suara dan kabupaten/kota mendapatkan Rp 1.500 per suara (PP No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik). Bantuan keuangan partai dapat diperhatikan melalui APBN dan APBD.

Sayangnya PP No 1 Tahun 2018 hanya menyampaikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD. Belum ada penyampaian yang jelas batasan bantuan keuangan yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah. Sayangnya kondisi ini tidak pernah dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan partai tidak pernah menyampaikan kepada publik segala jenis penerimaan dan penggunaan anggarannya. Dalam pasal 9 Partai politik wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dari bantuan keuangan yang diperoleh serta melakukan kegiatan operasional sekretariat partai.

Selain itu, terdapat kelemahan pengaturan pembatasan nominal iuran dari perseorangan anggota parpol yang melaksanakan kampanye, pada Pasal 129 ayat (2) UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD disampaikan dana kampanye pemilu berasal dari calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan. Tidak dicantumkan batasan jumlah iuran yang dapat dibayarkan oleh perseorangan kepada partai politiknya. Ketentuan pasal ini telah menempatkan iuran perseorangan anggota parpol sebagai sumber pendanaan yang tidak dapat dikontrol. Begitupun dengan dana kampanye untuk eksekutif yang disampaikan pada UU No 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye, dana kampanye yang berasal dari gabungan parpol dan badan hukum maksimal 750 juta, sedangkan dana kampanye dari perseorangan 75 juta selama masa kampanye.

Jumlah dana kampanye harus diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan begitu dapat dilakukan pengawasan jumlah maksimal bantuan keuangan yang diterima. Kelemahan dari aturan ini ialah, tidak diketahui oleh KPU sumber bantuan keuangan yang tidak disampaikan melalui rekening. Adanya tindakan transaksi langsung antara calon dan pemberi bantuan dana kampanye tanpa melalui rekening dana kampanye, dengan demikian akan berdampak pada politik balas budi. Sehingga ketika menjadi pemenang pemilu, kader yang memiliki jabatan publik akan berpikir untuk mengembalikan pinjaman bantuan dana kampanye, dan tidak berpikir panjang tentang kesejahteraan masyarakat. Hal semacam ini sangat tendensius terjadinya praktik korupsi.

Pengelolaan keuangan partai politik harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang disampaikan pada Pasal 39 UU No 2 Tahun 2011 menyampaikan Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Serta diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan secara periodik. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran Partai Politik, laporan neraca, dan laporan arus kas.

Sedangkan akuntabilitas partai masih dipertanyakan, lantaran pelaksanaan dari kegiatan partai yang menggunakan dana publik tidak disampaikan. Dalam diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir rata-rata realisasi keuang partai setiap tahun 100 persen. Namun tidak disampaikan bantuan keuangan yang diterima dari iuaran anggota dan dari bantuan yang sah menurut hukum.

Seharusnya Partai Itu…

Dalam hal kekurangan yang dilakukan partai, tentu yang dapat dilakukan adalah merubah perilaku ‘hanya’ hadir ketika pemilu semata. Terlebih partai dapat memposisikan diri sebagai agen terdepan dalam permasalahan publik serta melaksanakan pendidikan politik.

Segala macam aktifitas partai dapat menjadi rujukan yang diperhatikan oleh setiap elemen, baik lembaga negara maupun publik. Karena wajah demokrasi yang ditampilkan oleh partai, maka tingkah laku kader harus memiliki sifat yang demokratis. Mengingat pasca reformasi digaungkan adalah konsep good governace, oleh sebab itu partai harus lebih transparan dan akuntabel. Tidak lagi ada transaksi dibawah meja yang akan mengarah pada tindakan korupsi.

Penulis ialah pegiat di Badan Pekerja Malang Corruption Watch

Tinggalkan Balasan