in ,

Presiden Jokowi Berikan Dana Kelurahan untuk Perkotaan Awal Tahun 2019

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat menuju lokasi TKN-GTTG XX dan PINDesKel Tahun 2018 (Foto: Dok. Satpres)

kicknews.today – Setelah Dana Desa (DD), pemerintah akan segera mengeluarkan program Dana Kelurahan (DK), yang rencananya dimulai pada awal tahun 2019 mendatang. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (19/10), saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018.

Dikatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan, seperti rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden yang diterima kicknews.today, Jumat (19/10) pukul 19.59 Wita.

“Dan mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada Dana Desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat,” ujar Presiden Jokowi di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung-Denpasar Bali.

Selain itu, Kepala Negara juga akan mengeluarkan kebijakan terkait operasional Dana Desa, yang mengatur penggunaan dan fungsinya sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

“Sebentar lagi akan kita revisi PP nya, baru kita hitung-hitung, gak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ungkap Presiden.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar para aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik, sehingga Dana Desa dan Dana Kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota semua melihat penggunaan Dana Desa ini agar tepat sasaran, sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya,” ucap Jokowi.

Terkait Dana Desa, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana untuk kesejahteraan desa yang semakin meningkat tiap tahunnya. Mulai dari Rp 20 triliun di tahun 2015, Rp 47 triliun di tahun 2016, serta Rp 60 triliun di tahun 2017 dan 2018.

“Tahun depan kurang lebih Rp 70 triliun, menunggu persetujuan dewan,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.