in

Aktivis Antikorupsi Desak Kejati NTB Usut Tersangka Lain Kasus BPR

Diskusi aktivis antikorupsi terkait kasus BPR

kicknews.today – Para pegiat antikorupsi mendesak Kejati NTB agar tidak tebang pilih dalam kasus merger PT. Bank BPR NTB. Calon tersangka lain seharusnya ikut diseret karena perannya terungkap dalam persidangan.

Desakan itu terungkap dalam diskusi yang diagagas Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB. Hadir akademisi Fakultas Hukum Unram, Fakultas Hukum UMM, LSM Suaka serta jurnalis.

“Selalu santer disebutkan terdakwa Ihwan dan Mutawali adalah keterliban Manggaukang Raba dan oknum anggota dewan. Uang itu mengalir tidak hanya sekali dua kali,”kata Johan Rahmatullah saat memandu doalog.

Ia mengulas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut ganti kerugian negara hanya kepada terdakwa. Sedangkan putusan hakim, membebankan kerugian negara kepada Manggaukang Raba yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NTB.

Dalam pandangan akademisi Hukum Unram, Syamsul Hidayat, SH., MH, dari awal tuntutan jaksa pasal dalam Pasal 2 dan Pasal 13 terdapat junto pasal 18 UU Tipikor. Namun hakim dalam putusannya tidak dengan pasal 18 atau beban kerguan negara bebas untuk dua terdakwa.  Lantas mengalihkan beban kerugian itu kepada Manggaukang Raba. Artinya, kata dia, untuk kembalikan kerugian, jaksa harus mengusut peran Manggaukang Raba.

“Jaksa harusnya secepatnya mengembangkan hasil putusan hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah putuskan,” desaknya.

“Ini soal jaksa mampu tidak usut kasus tersebut menggunakan kacamata pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP,” beber Dosen Fakultas Unram ini.

Karena dari sejak awal kasus itu adanya tudingan keterlibatan oknum lain dalam pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016.

“Artinya kasus itu jangan dilokalisir kepada dua terdakwa saja,” lanjutnya.

Selanjutnya Dosen Fakultas Hukum UMM, Syahrul, SH.,MH mengatakan, yang harus diusut adalah pihak yang mengeluarkan kebijakan soal menger BPR tersebut.

“Saya kira kebijakan itu ada di eksekutif dan legislatif, artinya yang punya saham juga ada di tangan eksekutif,” ucapnya.

Pihak pihak yang berperan itu seharusnya bisa diproses kejaksaan.

Ia mendorong Somasi dan lembaga lainnya terus menyikapi ketidakpastian proses hukum di Kejati NTB ini.

“Yang dilakukan lembaga anti korupsi dan Somasi lebih ke langkah taktis, apa yang harus dilakukan melihat putusan tersebut. Tidak hanya itu juga diperkuat dengan adanya dugaan uang Rp.770 juta mengalir ke eksekutif dan legislatif pada saat pembahasan merger BPR menjadi Perseroan Terbatas (PT),” sarannya.

Bustami Taefuri dari Suaka NTB menegaskan, sejak awal ia mencium ketidakberesan dalam proses hukum kasus BPR. Penyidik Kejati NTB hanya fokus memproses dua tersangka Ihwan dan Mutawalli. Padahal sejak awal keduanya sudah berulangkali menyebut peran Manggaukang Raba, oknum DPRD NTB lainnya.

“Harusnya ada itikad kejaksaan menyeret peran orang orang ini,” tegasnya.

Tajir Syahroni yang juga dari Suaka menyarankan harus ada langkah desakan langsung ke Kejaksaan. Agar melakukan penegakan hukum tanpa pandang pejabat, karena dalam hukum semua sama. Dorongan hearing atau aksi lainnya perlu dilakukan, demi menyadarkan publik tentang kinerja kejaksaan yang masih dipertanyakan.

Sementara juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan SH MH menegaskan, pihaknya tetap sesuai dakwaan bahwa adanya kerugian negara adalah tanggungjawab Ihwan dan Mutawalli. Mengenai adanya desakan mengusut peran orang lain, masih akan dikaji. Sebab sementara ini masih ada opsi lain yaitu banding atas putusan hakim. (rif)