in

Ini Langkah Penyelesaian Polemik TKI Ilegal di NTB

Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono saat menyambut kehadiran rombongan Pemrpov dan Pimpinan DPRD NTB bersama BNP3TKI Mataram

kicknews.today – Sampai saat ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) belum menemukan solusi tepat, terhadap berbagai persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terus menjadi polemik dan momok yang menakutkan.

Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono ketika menemui rombongan Pemprov bersama Pimpinan DPRD NTB, saat berkunjung di BNP2TKI Jakarta, Jum’at (12/10), mengumpamakan TKI illegal sama dengan nikah siri, sehingga pihaknya pun mempertanyakan apakah kasus ini karena orangnya atau sistemnya yang salah.

Dijelaskan, TKI yang dideportasi mayoritas tidak melalui jalur resmi, sementara yang meninggal dunia adalah mereka yang berangkat secara ilegal alias tidak memiliki dokumen lengkap.

Dari 46 TKI meninggal dunia tahun ini, lanjut Teguh, bahkan satu bulan rata rata enam orang yang meninggal dunia dan mayoritas dari mereka tidak mendapatkan asuransi atau tidak ada kompensasi.

Jika melihat antusiasme masyarat menjadi TKI kebanyakan negara tujuannya adalah Timur Tengah. Dimana secara umum pada tahun 2011 TKI yang berangkat mencapai 586 ribu, tahun 2012 berkurang menjadi  494 ribu, dan tahun 2015 mulai dibatasi menjadi 275 ribu. Sementara tahun 2017 lalu 261 ribu dan tahun ini sampai bulan Oktober tercatat 200 ribu.

“Di NTB ada 17.000an tahun 2018. Ada yang diproses di luar NTB,” ungkap Teguh.

Teguh membeberkan, saat ini TKI yang ilegal bukan semata-mata karena tidak mengerti, tetapi memang niat mereka ingin bekerja mencari nafkah untuk memeenuhi kebutuhan ekonomi. Namun demikian, perlu didorong tingkat penyadaran agar mereka berjalan sesui prosedur atau legal.

Ia menconothkan beberpa TKI yang ada di Arab Saudi saat ingin pulang tidak memilik dokumen lengkap. Bahkan, mereka sengaja memperlihatkan diri di hadapan aparat penegak hukum setempat, agar ditangkap dan dipulangkan secara gratis.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar daerah lebih mengoptimalkan Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP).

“Penyusuanan peraturan sedang dikondisikan, semoga selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Pengamanan BNP2TKI, Brigjen Pol Nur Windiyanto dalam kesempatannya mengatakan bahwa menjadi TKI itu enak, sehingga wajar saja banyak masyarakat Indoenisa lebih memilih menjadi TKI.

Dikatakan, khususnya di NTB pihaknya sering memulangkan NTB, bahkan ia mengaku sering menangkap TKI yang hanya menjadi pekerja seks (WTS) di Batam.

“TKI pulang itu jadi pahlawan. Jangan salahkan TKI dan jangan juga saling salahkan satu sama lain. Kita harus mulai dari diri kita sendiri,” ujarnya.

Di satu sisi, Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi yang turut dalam rombongan menyampaikan, kunjungan itu untuk mencari solusi atas maraknya TKI ilegal di NTB.

“Tentu kami membutuhkan ada solusi baru dari BNP2TKI tersebut. Kami juga ingin ada bekal yang bisa dibawa pulang,” kata Hadi dalam sambutan kedatangannya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono mengungkapkan bahwa di NTB masalah TKI sangat banyak khususnya yang ilegal, namun dalam hal ini tidak ada yang dapat disalahkan. Bahkan, calo atau tekong dianggap sebagai tokoh penyelamat bagi masyarakat.

Dikatakan, posisi LTSP di NTB bahkan yang pertama didirikan ketimbang daerah lain di Indonesia pada tahun 2015. Namun masalah yang sering dihadapi yakni pada bagian imigrasi, dimana seringkali jumlah rekomendasi paspor bagi TKI yang dikeluarkan terdapat perbedaan sampai angka ribuan. Artinya, banyak paspor yang dicetak imigrasi sebagai pelancong, namun ketika mereka dideportasi baru diketahui bahwa mereka menjadi TKI ilegal.

Kasdiono meminta agar pihak Imigrasi bekerja dengan hati, bahkan bila perlu dibuat satu kode khusus untuk paspor TKI. Kalau itu diterapkan, dirinya meyakini masalah TKI akan tuntas.

Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir Direktur Pengawasan dan Pengamanan BNP2TKI, Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, dan beberapa direktur lain lingkup BNP2TKI. (prm)