in

Dewan Lombok Utara Sarankan Pengalihan Anggaran Dana WUB

Salah satu bentuk wirausaha di Lombok Utara

kicknews.today – Wakil rakyat di Kabupaten Lombok Utara menyarankan agar anggaran program Wirausaha Baru (WUB), dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengungkapkan, pihak eksekutif telah mengusulkan anggaran senilai Rp 3 miliar, untuk 1000 kelompok WUB dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.

“Salah satunya mengingat waktu serta jumlah penerima WUB sampai sekarang ini belum terverifikasi secara keseluruhan. Kemarin kita sudah beri pandangan ke pemda,” ungkap  Ardianto, Rabu (10/10).

Menurutnya, lebih baik pemerintah memprioritaskan untuk kebutuhan pokok masyarakat, seperti kebutuhan makanan dan hunian sementara (huntara).

Terlebih lagi, lanjutnya, anggaran khusus pembelian beras yang diusulkan pemda tercatat Rp 1,7 miliar. Dimana ini dirasakan belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terdampak bencana.

“Dewan berpandangan program itu bagus, karena pemulihan tidak hanya menyangkut kebutuhan tetapi ekonomi juga. Namun ini justru tidak relevan ketika daerah ingin membangkitkan ekonomi, di saat masyarakat butuh makan. Kami menilai jika WUB itu tidak harus diberikan sekarang,” katanya.

Politisi Hanura ini beralasan, karena estimasi waktu eksekusi anggaran yang tersisa kurang lebih 2.5 bulan. Itulah sebabnya sehingga APBP 2018 belum rampung dan ketok palu.

Pembahasan APBDP itu molor jauh, karena idealnya paling lambat mesti disahkan tiga bulan sebelum masa akhir tahun anggaran.

“Kita maklumi karena adanya bencana sehingga tertunda. Bersama Pemerintah Pusat dan daerah itu tidak menjadi masalah. Tetapi sampai saat ini, Oktober 2018 belum masuk, yang sedianya sudah masuk dipembahasan,” jelasnya.

Disinggung apakah program yang dicanangkan nantinya ideal dilaksanakan, Ardianto langsung menjawabannya. “Tentu tidak,” ucapnya.

“Untuk itu dewan menyepakati belanja-belanja langsung kaitannya dengan fisik, belanja modal yang sifatnya tender dan lainnya untuk di tunda. Termasuk program WUB yang rencananya akan direalisasikan pemda,” lanjutnya.

Pihaknya mengaku akan mendukung 100 persen jika masyarakat diberikan bantuan sosial (bansos) secara cuma-cuma. Langkah itu bagi Ardianto, dianggap lebih efektif lantaran mendukung kebutuhan hidup sehari-hari warga daripada bantuan untuk usaha.

“Kita lebih setuju jika WUB ini diberikan ke penerima dalam bentuk bansos cuma-cuma untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk usaha. Sebaiknya jangan memaksakan karena disamping verifikasi belum selesai, waktunya tidak tepat,”pungkasnya.

Sementara Kepala Inspektorat Lombok Utara H. Zaenal Idrus dikonfirmasi media menyatakan, untuk program WUB sepenuhnya merupakan kapasitas Bupati. Nantinya, kepala daerah menentukan apakah kekeuh mengusulkan anggaran atau justru mengikuti saran dewan.

“Saya belum berani bicara, biar nanti Pak Bupati yang bicara soal WUB itu,” ucapnya singkat. (iko)