Beredar di Media Sosial, Surat Dari Kementerian Sosial Ini Ternyata Hoax

kicknews.today – Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat, Ahsanul Khalik membantah adanya surat dari Kementerian Sosial yang menyatakan tidak adanya anggaran negara untuk membantu korban bencana gempa di NTB. Surat tersebut diketahu beredar luas di Media Sosial.

“Ndak pernah ada surat itu, siapa yang bilang,” kata Ahsanul Khalik dikonfirmasi, Senin (8/10).

Terkait dengan masalah bantuan jaminan hidup (Jadup) yang dijanjikan oleh Mensos, kata dia sudah semua dijelaskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kunjungannya ke desa Guntur Macan Gunung Sari Lobar bersama Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.

“Ndak ada surat seperti itu,” katanya membantah.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dihadapan korban gempa didesa Guntur Macan Lobar menjelaskan, pemerintah akan tetap memberi bantuan Jaminan Hidup namun dalam kondisi rehabilitasi dan kedaruratan, pemerintah tidak bisa membayarkan secara langsung.

Jaminan hidup yang sudah dijanjikan Mensos saat itu, kata dia akan dibayarkan pada saat korban telah tinggal menetap di rumah permanen yang akan dibangun. Bahkan Menteri Keuangan memastikan bahwa saat ini anggaran tersebut sudah siap.

Dalam hal ini pemerintah tengah melakukan verifikasi terhadap korban gempa yang akan mendapatkan jaminan hidup itu.

“Nanti Mensos akan melakukan klarifikasi bersama BNPB. Yang jelas akan dibayarkan pada saat korban masuk ke rumah permanen nanti,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk wilayah Lombok Barat, Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati menjelaskan, yang berhak untuk memperoleh Jadup di kabupaten Lombok Barat sendiri, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata yang mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Kasdiono mengkritisi mengenai adanya kabar surat dari Mensos RI tersebut.

“Saya belum tau persis dengan adanya kabar surat itu tetapi kalau benar itu tidak bisa. Pemerintah harus tepati janji,” ungkapnya Senin (8/10).

Menurut Kasdiono, meksi adanya masalah di Keuangan Pemerintah Pusat, seharusnya mereka terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tidak serta merta mengeluarkan surat yang menyebutkan seakan pusat tidak akan merealisasikan janji yang diucapakannya.

Dengan kabar tersebut Komisi V akan melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial NTB terkait kabar tersebut karena perlu pihaknya akan langsung memanggil untuk dimintai keterangan.

Selaku wakil rakyat Kasdiono juga menyinggung soal perjalanan verifikasi yang dilakukan pemerintah yang sudah berjalan yang mana banyak menuai penolakan dari masyarakt. Misalnya ketika satu rumah sesuai hasil verifikasi masuk kategori rusak sedang namun menurut masyarat kondisi itu malah masuk dalam rusak berat, sehingga pemerintah harus bisa mengevaluasi perjalanan verifikasi itu.

“Ini fakta dilapangan ada penolakan hasil verifikasi,” kata Kasdiono. (prm-red.)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat