in

APBD Perubahan 2018 Lombok Utara Fokus Bangun Huntara

Huntara korban terdampak gempa di salah satu pos pengungsian Kecamatan Pemenang

kicknews.today – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara Herianto, Selasa (9/10), mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 Kabupaten Lombok Utara, akan difokuskan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara).

Dikatakan, dengan menimbang estimasi waktu yang sedikit maka sejumlah pengadaan dianggap menjadi opsi paling realistis. Dimana meski pembahasan APBD Perubahan 2018 belum final, tetapi pihaknya optimias seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dapat mengesekusi tepat waktu.

“Karena setiap program yang diajukan di APBD Perubahan tetap konsepnya dalam rangka pemulihan. Misalnya Huntara, kita harus anggarkan itu. Masa mau menunggu bantuan dari pemerintah terus, kan gak enak,” ungkapnya.

Mengingat estimasi waktu penggunaan anggaran tinggal menyisakan kurang lebih 2,5 bulan saja, pihaknya berharap masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah, dalam memulai membangun rancangan khusus huntara masing-masing. Dengan demikian, manakala APBD Perubahan diketok, pemkab tinggal mendistribusikannya.

“Rencananya kan masyarakat akan diberikan spandek untuk program kembali ke rumah. Maka sekarang masyarakat buat rangkanya dulu lah. Itu akan cepat dikasih supaya mereka juga membangun dirinya,” jelas Herianto.

Dalam beberapa rapat yang telah digelar bersama pimpinan OPD, Herianto telah menyampaikan agar dinas mampu mengambil langkah-langkah strategis. Hal itu terkait dengan waktu agar eksekusi anggaran, yang diperkirakan mencapai puluhan milliar tersebut dapat terlaksana tepat waktu.

“Kan kita kejar-kejaran dengan waktu, dengan hujan, maka sudah disampaikan agar ambil langkah strategis. Untuk dinas perumahan, mungkin cari rekanan dulu dan lain-lain,” katanya.

Namun demikian, Bappeda sebagai leading sector pengusulan program bukan tidak memberi kesempatan bagi dinas lain, guna menjalankan program fisik.

“Fisik tidak akan dikerjakan (sekarang, red) karena estimasi waktu tidak memungkinkan. Untuk jembatan akan prioritas, kalau itu utama maka wajib dikerjakan. Inikan tambahan, dinas teknis bisa lakukan itu di APBD Murni 2019,” pungkasnya. (iko)