in ,

Soal Bantuan Gempa Lombok, Sri Mulyani: Jangan aduk-aduk perasaan masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah

kicknews.today – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan agar pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak mengaduk-aduk perasaan masyarakat dengan isu-isu yang justru tidak diketahui kebenarannya secara pasti seperti soal pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang dikabarkan menggunakan dana penanganan dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia menegaskan bahwa pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali tidak menggunakan anggaran bencana, namun ada pos anggaran tersendiri yang digunakan.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk (gempa, red) di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

“Ada pertanyaan kami membuat pertemuan di Bali, dan oleh karena itu uang untuk Lombok habis di Bali. Itu sama sekali tidak benar,” kata Menkeu Sri Mulyani, saat meninjau para korban bencana gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Senin (8/10).

Demikian juga dengan Anggaran Jaminan Hidup (Jadup) untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan dia tersedia di APBN 2018.

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja. Besaran Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya.

Ia memastikan bahwa saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia tersebut menyayangkan isu bahwa Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

Ia juga menegaskan bahwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu, dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tidak berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk penanganan dampak gempa bumi di NTB.

“Ada pertanyaan apakah dengan adanya gempa di Palu, kemudian uang pemerintah habis, itu tidak benar. Uang untuk Lombok ya untuk Lombok sesuai kebutuhan. Untuk Palu sesuai mekanisme tersendiri,” ujarnya.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tambah Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur. Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati yang berhak untuk memperoleh Jadup di kabupaten Lombok Barat sendiri, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata yang mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati. (red.)