in

Ini Rincian APBD Perubahan 2018 Lombok Tengah yang Disahkan Dewan

Suasana Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda pengesahan APBDP

kicknews.today – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemerintah Daerah Lombok Tengah tahun 2018, Kamis (27/9), akhirnya resmi disahkan.

Pengesahan APBDP tahun 2018 itu dilakukan setelah mendengar laporan Badan Anggaran (Banggar), dan semua fraksi setuju dalam Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah.

Juru bicara Banggar DPRD Lombok Tengah M. Tauhid mengatakan, pelaksanaan APBD yang ditetapkan bersama antara Pemda dan DPRD, telah berjalan kurang lebih delapan bulan. Tentunya tidak terlepas dari dinamika yang berpengaruh terhadap asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

“Hal tersebut mengharuskan dilakukanya perubahan terhadap APBD yang sedang berjalan. Hal itu secara tekhnis ditegaskan dalam ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” ungkap M. Tauhid.

Politisi Grindra itu menegaskan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari BPK yang telah dituangkan dalam Perda, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.371.454.716,79 yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

“Selain itu kita sedang diuji dengan serangkaian bencana gempabumi dan kebakaran Pasar Renteng. Hal ini telah mendorong pemerintah untuk menyesuaikan terhadap belanja daerah, dengan mengalokasikan anggaran yang diperuntukan, baik untuk penanganan korban gempa maupun kebakaran,” jelasnya.

Untuk itu, badan anggaran dan TPAD menyampaikan keperihatinan serta duka cita atas musibah yang dialami masyarakat. Sebagai wujud pepedulian itu, pemda bersama dewan telah bersepakat untuk menunda kegiatan pengadaan kendaraan dinas atau operasional yang selanjutnya dialihkan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi pasca bencana.

“Banggar juga menyampaikan keperihatinan atas beberapa kegiatan DAK yang tidak tuntas dilaksanakan oleh pihak ketiga, yang justru pada akhirnya telah membebani APBD, mengingat kegiatan tersebut mau tidak mau harus dituntaskan walaupun dengan anggaran non DAK,” tegasnya.

Harus diakui, lanjutnya, tidak sedikit kegiatan DAK yang diterima justru tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan, untuk itu pemda ke depan diminta lebih selektif dalam mengusulkan program kegiatan dengan senantiasa memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Pemda juga diminta untuk lebih ketat melakukan pengawasan kegiatan DAK, sehingga program kegiatan tersebut dapat selesai tepat waktu, dan tidak meninggalkan beban bagi daerah,” katanya.

“Banggar mendorong untuk dilakukannya audit oleh lembaga terkait, terhadap anggaran kekurangan pembiayaan, kekurangan pembayaran biaya pembangunan dermaga apung maupun Puskesmas Ganti,” imbuhnya.

Adapun struktur perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini adalah, pertambatan daerah bertambah sebesara Rp 20. 378 .335.924,67 menjadi sebesar Rp 1.992.535.403.189,17. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sekitar Rp 9.175. 620.618,67 menjadi Rp 190.140.639.337,17 dari hasil pajak, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain PAD yang sah.

“Sedangkan untuk dana perimbangan juga bertambah sebesar Rp 3.392.857.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp 1.456.430.241,000,00,” jelasnya.

Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, turut bertambah sebesar Rp 7.810.878.306,00 yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sebesar Rp 345.964.522.852,00.

Untuk belanja daerah, bertambah sebesar Rp 119.749.810.641,47 menjadi Rp 2.171.865.857.905,96, dengan rincian dari belanja langsung sebesar Rp 1.006.002.382.900,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.165.863.475.005,96.

Selain itu, untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 179.330.454.716,79, terdiri dari SILPA tahun anggaran 2017 sebesar Rp 99.371.454.716,79 dan penerimaan pinjamanan sebesar Rp 79.959.000.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil, makanya pembiayaan netto menjadi sebesar Rp 179.330.454.716,79.

Disimpulkan, pendapatan asli daerah ditambah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 2.171.865. 857.905,96. Sedangkan untuk belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan menjadi Rp 2.171.865.857.905,96, sehingga struktur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 dalam posisi seimbang.

“Terhadap hasil pembahasan, masing-masing fraksi setuju terhadap hasil pembahasan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri menyampaikan ucapan terima kasih atas telah disetujuinya APBD Perubahan tahun anggaran 2018.

“Semoga program yang dilaksanakan berjalan dengan lancer, dan dapat meningkatkan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat Loteng,” pungkasnya (Ade)