in

Ratusan Warga Terdampak Gempa “Gedor” Pemda Lombok Utara

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar saat menemui para demonstran

kicknews.today – Ratusan warga Lombok Utara yang terdampak gempabumi menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (26/9). Mereka yang tergabung dalam koalisi masyarakat peduli korban gempa ini, menanyakan kebijakan pemerintah yang dirasa lamban mengakomodir suara rakyat.

Koordinator aksi Adam Tarpiin dalam orasinya mengungkapkan ada 10 tuntutan masyarakat yang salah satunya, mempercepat realisasi bantuan (uang) rehabilitasi rumah rusak yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo, merealisasikan anggaran Jaminan Hidup (Jadup), mempermudah prosedur pencairan serta penggunaan bantuan.

“Kami juga menolak sistem Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan juga menolak makhluq rumah yang bernama RISHA. Jangan Lombok Utara ini seolah-olah dijadikan kelinci percobaan,” ungkapnya.

Menurutnya, tuntutan lain yaitu penjelasan terkait masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah untuk seluruh kategori. Demikian dengan Hunian Sementara (Huntara) yang dijanjikan turut dipertanyakan oleh massa. Terlebih pihak pemerintah, lanjut Adam, selama ini belum pernah menjabarkan secara rinci perihal bantuan keuangan yang masuk dan didistribusikan kepada masyarakat.

“Sejak dua bulan Presiden datang ke sini, sampai saat ini semua itu belum ada yang terealisasi. Masyarakat masih tidur didalam posko tak layak, ini kinerja mundur dari pemerintah,” cetusnya.

Selang satu jam ratusan orang melakukan aksi demo dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian pun Sat Pol PP Lombok Utara, akhirnya permintaan massa supaya Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar hadir menemui mereka akhirnya terkabul. Panjang-lebar, bupati menjelaskan soal bantuan saat ini masih dalam verifikasi tingkat kerusakan rumah.

“Setiap hari kita tambah personil untuk verifikasi rumah dan tercatat 31 ribu rumah masuk kategori rusak berat. Ini sudah di SK-kan dan saat ini ada 1.000 lebih rekening telah terisi. Jadub, berdasarkan Peraturan Menteri bantuan itu dapat dicairkan setelah masa transisi dicabut, semua warga yang terdampak akan mendapatkan bukan cuma sebagian,” jelasnya.

“Keinginan kita sama (mempermudah prosedur pencairan) tapi setelah dilakukan simulasi, kalau tanpa pokmas ini justru mempersulit pertanggungjawaban masyarakat. Dengan membentuk pokmas, semua masyarakat tidak perlu antre ke bank tapi hanya diwakilkan ketua kelompok saja,” imbuh Najmul.

Di sisi lain, menyangkut penolakan RISHA dirinya pun setuju. Sebab, RISHA adalah satu di antara sejumlah opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Ujungnya akan dikembalikan pada masyarakat, entah mau membangun konstruksi kayu, beton, dan lain-lain hal itu tergantung keinginan. Pihaknya meminta agar masyarakat bersabar dan bersama pemerintah untuk mencari solusi terbaik mengatasi persoalan yang ada.

“Bagus, karena pemerintah tidak memaksakan soal RISHA. Ada rumah konvensional, ada rumah tahan gempa yang terbuat dari kayu mana-mana masyarakat pilih. Yang penting, sebagai pertanggungjawaban uang masyarakat harus buat rumah tahan gempa. Tidak ada intervensi, umpamanya PU menawarkan (RISHA) itu hanya dalam konteks mempercepat saja,” pungkasnya.(iko)