BNPB: Gempa Lombok Bukan Bencana Nasional

kicknews.today – Bencana gempa Lombok ditegaskan Kepala Pusat Data dan Informasi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwonugroho bukanlah bencana nasional, meskipun banyak pihak yang meminta status kebencanaan ini ditingkatkan.

“Kita lihat gempa Lombok ini skala dan statusnya adalah bencana provinsi. Karena terjadi di beberapa kabupaten, buktinya, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak lumpuh total,” terangnya, Kamis, (9/8) saat dihubungi melalui pesan singkat.

Sutopo memastikan, untuk penanganan darurat bencana gempa di Pulau Lombok sudah optimal terutama dengan inisiatif Pemerintah Daerah. Hal ini juga didasari dari UU. No. 24/2007 karena ruangannya terbuka.

“Kita lihat gempa Lombok ini skala dan statusnya adalah bencana provinsi. Karena terjadi di beberapa kabupaten. Buktinya Pemerintah Daerah (Pemda) tidak lumpuh total,” terangnya.

Bagi Sutopo, status bencana nasional harus dengan pertimbangan yang matang. Untuk diketahui, penetapan status ini pun membutuhkan regulasi yang panjang.

“Tidak bencana nasional pun, sekarang Pemerintah Pusat mendampingi dan memenuhi kebutuhan Pemda,” tambah Sutopo.

Bagi BNPB, dengan status bencana daerah pun, sumber daya nasional akan tetap mendukung, upaya penanganan darurat bencana yang terjadi di Daerah.

“Pemda ditegaskan agar tangguh,” tegas Sutopo.

Ketika dikonfirmasi soal kemampuan fiskal Daerah yang kecil, Sutopo memastikan bahwa Pemerintah Pusat tidak akan tinggal diam, baik saat tanggap darurat sampai nanti pasca bencana.

“Pemerintah Pusat, akan terus mendampingi penanganan dampak gempa, hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nanti, bahkan seringkali Dana dari Pusat lebih dari 95% untuk penanganan gempa, jadi tidak perlu dipolemikkan,” pungkas Sutopo.

Di tempat terpisah, unsur BNPB di Lombok Barat Lukmanul Hakim menceritakan bagaimana keterlibatan pemerintah pusat dan soal kondisi umum anggaran di semua Daerah yang pernah tertimpa bencana di mana ia dan timnya pernah ditugaskan.

“APBD mereka juga kecil. Tinggal nanti soal proporsi kewenangan anggaran saja. Mana dari APBD Kabupaten, mana dari APBD Provinsi, mana dari APBN,” pungkasnya. (ir)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat