Wabup Lombok Tengah Paparkan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019

kicknews.today – Pemerintah Daerah Lombok Tengah menyampaikan beberapa rancangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, pada Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah, Jumat (13/7).

Rancangan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, diantaranya Rancangan Kebijakan Umum  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKU APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKU PPAS) APBD Kabupaten Lombok Tengah.

Pathul Bahri dalam sambutanya menyampaikan, rancangan itu disampaikan kepada DPRD melalui Sidang Paripurna untuk dibahas pada agenda pembahasan lebih lanjut guna mendapatkan persetujuan.

“Di dalam penyusunan dan perumusan rancangan RKU-PPAS tahun anggaran 2019 berpedoman pada peraturan yang ada. Serta mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, meliputi  peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan,” ungkapnya.

Dijelaskanya, tahun anggaran 2019 mendatang, agenda pembangunan Lombok Tengah memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD periode 2016-2021.

Mengacu pada RKPD Lombok Tengah tahun 2019 dengan tema pembangunan yang diusung “Memajukan Pariwisata untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Penguatan Nilai Tambah Produk Lokal dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Penurunan Kemiskinan”.

“Tema pembangunan tersebut, dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan, yaitu penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” paparnya.

“Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas infrastruktur kabupaten dan penataan wilayah perkotaan Praya, dan peningkatan kapasitas Pemda dan pelayanan publik,” lanjutnya.

Lebih jauh disampaikan, penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Lombok Tengah tahun 2019, merupakan upaya penyelesaian capaian target-target pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten.

“Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lombok Tengah, dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan gambaran umum kebijakan penganggaran pendapatan daerah meliputi target PAD tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 199.768.860.000,00, target dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.304.594.500.000,00, dan target lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 154.734.928.304,00.

“Berdasarkan gambaran besaran komponen pendapatan daerah yang kita targetkan di tahun anggaran 2019 tersebut, maka secara total rencana PAD Kabupaten Lombok Tengah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.997.251.932.850,00,” sebutnya.

Sementara arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019, antara lain diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, dukungan prioritas nasional dan Provinsi NTB, peningkatan keberpihakan pada kepentingan publik, dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, lanjut Pathul, menitikberatkan alokasi belanja daerah pada urusan pemerintahan, belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa,  kelanjutan pembangunan Kantor Bupati,  penyediaan tanah untuk infrastruktur pembangunan, dan lanjutan pembangunan jalan strategis.

“Selain beberapa prioritas belanja tersebut di atas terdapat pula beberapa belanja yang sudah diarahkan peruntukannya, berdasarkan sumber pendapatannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil pajak rokok sebesar 50 persen, dana insentif daerah, dana desa dan lain sebagainya,” bebernya.

Secara garis besar, penganggaran belanja daerah pada RKU dan PPAS APBD meliputi belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai sebesar Rp. 872.087.626.925,00, belanja bunga Rp. 5.597.130.000,00, belanja hibah Rp. 33.011.200.000,00, dan belanja bantuan sosial Rp. 1.048.691.000,00.

Disamping itu, ada pula belanja bagi hasil kepada desa sebesar Rp. 9.676.847.000,00, serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan parpol senilai Rp. 265.681.906.000,00.

“Selanjutnya belanja tidak terduga Rp. 1.000.000.000,00. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, secara keseluruhan alokasi belanja tidak langsung pada 2019 Rp. 1.202.191.942.118,75,” jelasnya.

Sedangkan belanja langsung untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 779.068.190.731,25. Sehingga berdasarkan rencana pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2019, terdapat selisih positif atau surplus anggaran Rp15.991.800.000,00.

Surplus anggaran tersebut, jelas Pathul, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan daerah, yaitu pembayaran angsuran pokok utang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp. 15.991.800.000,00.

“Dengan didasarkan pada rencana kebijakan penganggaran sebagaimana yang telah saya sampaikan tersebut, maka secara struktur sisa lebih pembiayaan atau Silpa tahun berkenaan atau tahun anggaran 2019 dalam posisi berimbang,” pungkasnya.

Sidang paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Lombok Tengah H. Ahmad Puadi, dihadiri para anggota dewan, Kepala SKPM, dan camat se-Lombok Tengah. (ade)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat