Asal Bongkar Bangunan, Dikes Lombok Utara Dinilai Langgar Aturan

kicknews.today – Pasca pembongkaran terhadap bangunan Puskesmas Tanjung belum ada tanda-tanda aktivitas lanjutan. Disisi lain, Inspektorat Kabupaten Lombok Utara menyatakan bahwa Dinas Kesehatan (Dikes) dinilai tidak mematuhi aturan main, sehingga berujung pada pembongkaran karena beda pemahaman pada Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA) di daerah dengan pusat

Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Utara Zainal Idrus, Selasa (10/7), mengungkapkan bahwa idealnya sebelum pembongkaran, Dikes seharusnya melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Hal itu diperlukan karena bangunan yang ada di pPuskesmas adalah aset daerah. Maka dari itu sebelum dirusak tentu ada mekanisme usulan yang akhirnya mengarah pada penghapusan aset.

“Tahapan permohonan dulu, kalau sudah disetujui baru bisa dibongkar. Karena untuk dihancurkan dengan alasan dibangun lagi, mesti ada kajian dan lain-lain,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam kasus ini terdapat kesalahpahaman. Sebab bagaimanapun, pemerintah daerah tidak boleh menganulir (mengubah) ketentuan pusat dengan alasan rekomendasi. Terlebih rekomendasi yang diusulkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak secara tertulis, tapi hanya bersifat lisan.

“Bisa saja diubah tetapi harus ada aturannya, dan rekomendasi lisan itu tidak bisa dijadikan dasar. Pokoknya apapun kegiatannya, ikuti aturan main,” tegasnya.

Untuk diketahui, langkah Dikes Lombok Utara mengubah alokasi program dalam DPA tidak lepas dari rekomendasi (lisan) Kemenkes. Di mana sebelumnya anggaran pusat itu untuk pembangunan ruang perawatan di Puskesmas Kayangan. Namun setelah berkoordinasi dengan pusat dan pertimbangan, bahwa sebelumnya Puskesmas Kayangan telah mendapat kucuran DAK non fisik, maka anggaran itupun dialihkan ke Puskesmas Tanjung.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi mengatakan, jika masyarakat terkena dampak dengan pembongkaran tersebut. Politisi Gerindra ini menyebut bahwa baik pemkab maupun pihak ketiga harus bertanggungjawab atas kejadian ini.

Pihaknya menilai bahwa pengerusakan fasilitas publik adalah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

“Kemarin saya dengar dari ibu-ibu yang jualan di depan puskesmas itu, saat pengerjaan kemarin para buruh ambil makanan apa di sana, dan sampai sekarang belum dibayar. Inikan miris sekali,” katanya.

“Siapapun itu, harus ada yang bertanggungjawab. Pemerintah tidak boleh asal membongkar fasilitas, meski pengerjaanya itu swadaya puskesmas tetapi juga masuk dalam aset daerah,” tandasnya.

Pihaknya bersama seluruh anggota komisi berencana akan turun ke lapangan untuk menelaah kerugian. Dari hasil itu nantinya akan diambil kesimpulan dan memanggil pihak dinas, guna menjelaskan secara rinci maksud pembongkaran yang sia-sia tersebut.

“Dalam waktu dekat kita akan turun ke lokasi dan memanggil kepala dinas. Biar semuanya jelas dan harus pertanggungjawabkan,” pungkas Artadi. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat