in

Pelayanan dan Keselamatan Operasional Pelabuhan Lembar-Padang Bai Tuai Keluhan

Tiket penyeberangan dengan keterangan yang tidak lengkap (Foto: Ist)

kicknews.today – Pelayanan pelabuhan tak henti-hentinya menuai keluhan dari masyarakat. Belum genap sebulan adanya keluhan pelayanan di Pelabuhan Kayangan-Poto Tano, kini rute penyeberangan Lombok-Bali mendapat sorotan. Pasalnya, ratusan penumpang yang memanfaatkan jasa penyeberangan Ferry regular, Minggu (8/7), harus antre berjam-jam baru bisa bersandar di pelabuhan.

Banyaknya antrian kapal yang akan bersandar di areal kolam pelabuhan, membuat sejumlah kapal harus terombang-ambing selama lebih dari enam jam sebelum bisa menurunkan penumpang di Pelabuhan Padang Bai, Bali.

“Ini kan tidak beres namanya. Penjadwalan pemberangkatan kapal seharusnya diatur agar tidak terjadi seperti ini,” ungkap Kasatrolda Dit Polair Polda NTB AKBP Dewa Wijaya yang saat itu sedang berada di salah satu kapal yang antre untuk nyandar.

Pihaknya mengaku bahwa pengaduan dan laporan masyarakat tentang kondisi seperti ini sudah sering kali diterima Direktorat Polairud Polda NTB.

“Masyarakat yang nelepon maupun mengadukan kondisi seperti ini sudah sering, akhirnya saya juga buktikan sendiri keluhan yang dirasakan masyarakat ini,” ujarnya.

“Bukan apa-apa, kondisi ngambang di atas laut seperti ini, kan berbahaya. Siapa yang akan bertanggungjawab jika sampai terjadi apa-apa,” ungkapnya dengan nada tanya.

Ditembahkan, secara aturan memang seluruh pengaturan dan perijinan pemberangkatan kapal menjadi kewenangan pihak ASDP. Namun jika sampai ada kejadian laka laut, banyak pihak yang akan ikut bertanggungjawab dalam penanganannya.

“Beberapa waktu terakhir ini kita sering dikagetkan oleh kejadian kecelakaan kapal, baik di danau maupun di laut. Seharusnya pelayanan perairan ini mendapat perhatian lebih baik, jauh lebih baik,” tegasnya.

Saat terjadi kecelakaan laut, apalagi yang sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Banyak instansi yang wajib ikut bertanggungjawab.

“Pihak pemberi ijin berlayar kapal ini seharusnya belajar dari pengalaman. Salah satu kendala yang sudah lama terus terjadi adalah antrean seperti ini. Masa tidak bisa dibuat agar jadwal pemberangkatan tidak menumpuk seperti ini,” katanya heran.

Selain itu, lanjut AKBP Dewa Wijaya, ditambah lagi cara pelayanan di loket pembelian tiket penyeberangan yang terkesan serampangan dan tidak bertanggung jawab.

Diungkapkannya, bahwa manifest penumpang tidak diisi dengan benar, nomor kendaraan, nama dan jumlah penumpang diisi sembarangan.

“Bagaimana jika terjadi apa-apa. Dari mana kita akan bisa mengetahui data-data manifest penumpang? Tidak benar kalau begini caranya, berbahaya ini,” tandasnya.

Dia membeberkan bahwa selain itu ketersediaan fasilitas keselamatan yang ada, juga jauh dari standar yang sejarusnya dimiliki kapal yang melayani publik seperti Ferry.

Jumlah jaket keselamatan (life jacket) bisa dipastikan jauh lebih sedikit dari jumlah penumpang. Alat pemadam meskipun ada, dicurigai tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya saat dibutuhkan.

“Rasanya kondisi pelayanan penyeberangan ini perlu untuk mendapat perhatian serius. Semua instansi perlu untuk turun bersama memastikan kebenaran kondisi ini, sembari dipikirkan dari sekarang apa solusinya. Bukan hanya turun dan tidak ada solusi apa-apa,” tegasnya.

“Rasanya deprtemen atau instansi yang berwenang untuk membuat kebijakan terkait keselamatan pelayaran, tidak menganggap enteng permasalahan ini,” tambahnya.

“Seharusnya tidak juga membuat kebijakan-kebijakan yang beresiko terhadap keselamatan, bahkan nyawa orang lain,” pungkasnya. (red)