in

Dewan Lombok Utara “Angkat Bicara” Soal Bangunan Puskesmas Dirobohkan

Bagian bangunan Puskesmas Tanjung pasca dirobohkan

kicknews.today – Perobohan beberapa bagunan Puskesmas Tanjung oleh pihak ketiga, lantaran adanya perbedaan data dokumen daerah dengan pusat disikapi DPRD Lombok Utara. Wakil Ketua Komisi I DPRD Lomok Utara Abdul Ghani mengungkapkan, bagaimanapun baik pemerintah atau pihak ketiga harus bertanggungjawab sebab sudah merusak fasilitas layanan publik.

“Kalau kita teliti di APBD 2018 pembangunan itu di Tanjung, tetapi dokumen pusat mengatakan di Kayangan. Dan setelah dirusak sekarang malah diganti pengerjaanya ke Kayangan,” ungkapnya, Senin (9/7).

Ghani melihat ada indikasi terburu-buru dalam proses pelelangan oleh pemda, demikian pula dengan pengerjaanya oleh pihak ketiga. Padahal cross check dokumen pusat masih dilakukan oleh dinas terkait.

Menurutnya, dengan telah dibongkarnya bangunan tersebut, pemerintah dinilai tidak dapat melakukan pembiaran apalagi menganggarkan kembali penataan di APBD 2019.

“Otomatis harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan seperti ini sesungguhnya menjadi tolak ukur pusat mengevaluasi daerah. Maka jangan heran kalau DAK kita dalam beberapa tahun terakhir dipotong,” ucapnya.

Terkait masalah itu, Komisi I akan berkoodinasi dengan Komisi III untuk turun ke lapangan guna melihat secara langsung.

Selain itu, untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di sana tidak terganggu pasca dibongkarnya bangunan tersebut.

Namun demikian, pihaknya juga menyarankan supaya ke depan pemerintah lebih berhati-hati menyikapi persoalan tersebut.

“Kita mungkin akan melihat dengan Komisi III, turun lapangan. Jelas di sini ada kelalaian, maka harusnya ini menjadi evaluasi bagi kepala daerah untuk jajarannya. Sebab sudah banyak program yang tidak jalan,” pungkas politisi PKB ini.

Sementara itu, Anggota Komisi III Artadi yang telah melihat bangunan yang telah dirobohkan tersebut mengaku miris. Pasalnya, tidak hanya bangunan tetapi juga tembok pembatas Puskesmas pun ikut dirobohkan.

Artinya, dari sisi kenyamanan dan keamanan puskesmas, apakah ada jamin kepada masyarakat yang datang berobat.

“Saya kira kondisinya parah ya. Ini tidak enak dilihat. Fasilitas sudah dirusak tetapi dibiarkan begitu saja,” ucapnya.

Politisi Gerindra ini pun mengiyakan (setuju) jika dalam hal ini pemerintah atau pihak ketiga harus bertanggungjawab.

Karena menurutnya di sana ada indikasi pengerusakan fasilitas umum yang artinya mesti ada pihak yang memperbaiki. Rencana Pemkab Lombok Utara untuk menganggarkan kembali di APBD 2019 pun dinilainya adalah langkah yang kurang tepat.

“Iya bisa saja dianggarkan. Kita selama untuk kepentingan rakyat akan menyetujui, tetapi ini, yang sekarang ini harus ada pihak yang tanggungjawab dulu. Bayangkan, orang mencoret-coret kantor desa (merujuk kasus Pilkades Sokong) saja bisa dipenjara kok. Apalagi ini yang terang-terangan merusak fasilitas umum,” ungkapnya. (iko)