in

AMATI Temukan Dugaan “Program Bansos Bermasalah” di Lombok Utara

Ria Sukandi menujukkan bukti hasil studi kasus pada proyek jambanisasi di Lombok Utara

kicknews.today – Program bantuan sosial (bansos) berupa jambanisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Lombok Utara dianggap bermasalah. Hal ini terungkap dalam hasil studi kasus Lembaga Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) terhadap program yang dilaksanakan tahun 2017 itu.

Perwakilan masyarakat Ria Sukandi, Selasa (3/7), saat pemaparan hasil studi kasus menyampaikan bahwa program yang menyasar lima desa di tiga kecamatan di Lombok Utara itu.

“Program ini menyasar Desa Gondang (Kecamatan Gangga), Desa Selengen dan Gumantar (Kecamatan Kayangan), Mumbul Sari, dan Desa Sambik Elen (Kecamatan Bayan),” ungkapnya.

Di lima desa itu, lanjut Sukandi, ditemukan sejumlah persoalan diantaranya manipulasi pengurangan bahan material dugaan mark up.

“Kami turun ke lapangan dengan melakukan kuesioner, di sana kita menemukan banyak pengurungan bahan material yang tak diterima para pemanfaat,” ujarnya kepada wartawan.

Dia menuturkan bahwa di lapangan pihaknya menyerap informasi berupa keluhan dari masyarakat. Satu contoh kasus di Desa Mumbul Sari, warga mengeluhkan tidak menerima sesuai yang ada di RKB.

“Seperti pernyataan warga dari Mumbul Sari atas nama Edi Suherman. Di sana dikatakan dia tidak menerima semen empat sak sampai seng gelombang tiga buah. Itu padahal telah ada di dalam RKB,” bebernya sembari menunjukkan pernyataan Edi Suherman.

Lebih jauh dikatakan, pihaknya mengambil sampel sebanyak 20 sampai 50 penerima manfaat dari masing-masing desa sasaran program, dan mayoritas jawaban yang muncul yakni persoalan yang sama.

Disebutkan, program ini dilaksanakan secara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan total anggaran mencapai Rp 4,7 miliar.

“Kita mengkalkulasikan ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 800 hingga Rp 900 juta. Ini kami pertanyakan, bagaimana dinas mengawasi pengerjaanya di bawah,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menduga ada ketidakberesan pada dinas terkait dalam proses pencairan anggaran, dimana dilakukan secara gradual (sekaligus) pada akhir Desember 2017.

“Bagaimana bisa uang sebanyak itu dicairkan pada saat akhir tahun. Semua yang kami kerjakan ini punya data dan bukti dari masyarakat,” tegasnya.

Rencananya, dalam waktu dekat AMATI akan membawa temuan kasus tersebut ke ranah hukum, agar aparat penegak hukum dapat menangani dugaan korupsi pada program jambanisasi tersebut.

“Kami akan laporkan ke Polda NTB. Yang jelas ini ada indikasi konspirasi,” tandasnya.

Terpisah, Kepala DLHPKP Lombok Utara H. Rusdi saat dikonfirmasi media, Rabu (4/7), menaggapi kalem permasalahan tersebut.

Menurutnya, semua proses pengerjaan itu diserahkan secara penuh kepada KSM yang notabene telah dibentuk atau diangkat oleh kepala desa. Apalagi dalam hal ini dinas hanya men-support anggaran dan menerima laporan pasca pengerjaan.

“Menurut laporan terakhir yang kita terima, sudah ada kok tanda terima dan bisa dilihat ke lapangan. Yang menjadi aturan main sehingga bangunan terwujud, ini kan masing-masing KSM yang punya kelola,” jelasnya.

Pihaknya juga menampik hasil studi kasus AMATI dalam konteks munculnya kerugiaan senilai ratusan juta tersebut.

Namun, terkait temuan pengurangan bahan material pihaknya tidak bisa memastikan, namun pihaknya dalam waktu dekat ada rencana melakukan kros cek ulang di lapangan.

“Kalau tidak salah anggaran Rp 4,7 miliar. Mekanisme di lapangan saya serahkan ke KSM. Untuk mendukung bagaimana bangunan ini terwujud, silakan berkreasi. Tetapi masalah persoalan ini saya tidak tahu, karena bagaimanapun status saya, saya tidak mau tahu, ini bangunan harus jadi,” ujarnya.

Disinggung terkait pencairan pada bulan Desember 2017, pihaknya tidak menampik. Namun dia menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan beberapa persoalan, sehingga pelaksanaan program dilakukan pada APBD Perubahan 2017.

Dalam hal ini, menurut H. Rusdi, pihaknya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk kaitan adanya perubahan nama penerima manfaat.

“Kami konsultasikan ke Kemendagri, kami diperkenankan merubah nama-nama penerima untuk dijabarkan dalam APBD (sebagai penerima bansos). Ini sudah kita minta Inspektorat untuk di audit, dalam rangka evaluasi. Tetapi hasilnya belum kita terima,” pungkasnya. (iko)