in ,

Memahami Logika Quick Count 

Hasil Quick Count Pilkada NTB

Oleh : M Zakiy Mubarok

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu 27 Juni 2018 telah berjalan lancar, tertib, dan kondusif. Karenanya, sangat beralasan memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang mengawasi, dan tentu saja kepada seluruh masyarakat serta aparat keamanan di daerah ini.

Apresiasi juga pantas diberikan kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang sekitar pukul 13.00 Wita, setelah pencoblosan usai, mulai melakukan kegiatan quick count atau hitung cepat terhadap sejumlah Pilkada di tanah air. Salah satunya Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB. Sesuai portofolio LSI Denny JA yang beredar beberapa hari sebelumnya, quick count ini disiarkan secara resmi hanya di beberapa statsiun televisi nasional (TV One, Trans TV dan CNN Indonesia) serta di media online (tirto.id, tempo.co dan detik.com).

Di era keterbukaan sekarang ini, quick count menjadi salah satu elemen penting yang berkontribusi bagi proses demokratisasi. Melalui quick count masyarakat bisa lebih cepat mengetahui hasil kompetisi politik yang tengah berlangsung. Hanya dalam hitungan beberapa jam ke depan, masyarakat sudah beroleh gambaran sementara siapa pemenang Pemilu.

Jarang terjadi hasil quick count berbeda dengan hasil penghitungan real count oleh KPU selaku institusi yang sah dan legal melakukan penghitungan dan pengumuman resmi hasil Pemilu. Kalaupun ada perbedaan, selisihnya 0,0 – 1 persen. Sebagaimana pengalaman menunjukkan selama ini

Quick count atau hitung cepat adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta Legislatif) yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel.

Dibandingkan survei (perilaku pemilih, pra pilkada, atau exit poll), quick count memberikan gambaran dan akurasi atau ketepatan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena quick count menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target/sampel, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, quick count  (bisa) menerapkan teknik sampling probabilitas sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat.

Jika kembali ke awal sejarahnya, tujuan quick count adalah agar ada data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan pada proses tabulasi suara (real count). Jadi bukan sebaliknya, menunggu hasil tabulasi suara (real count) Pilkada/Pemilu oleh penyelenggara untuk memastikan quick count benar atau tidak. Namun dalam perkembangannya saat ini, pihak KPU juga melakukan quick count atas proses pemungutan suara. Dengan demikian, antara KPU dengan penyelenggara quick count dapat dapat saling mengontrol.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bagaimanapun quick count adalah sebuah kerja ilmiah yang sangat terikat dengan prosedur, tahapan-tahapan, dan standar ilmiah yang bersifat terbuka, objektif, dan prediktif. Disamping integritas personal yang melakukannya. Tepat apa yang disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Ahmat Juri, seperti dilansir di kicknews.today, yang mengatakan, terkait hasil penghitungan cepat versi quick count agar dijadikan referensi khasanah ilmiah.

Melalui quick count ini, baik yang dilakukan oleh LSI Denny JA maupun oleh KPU, dalam beberapa jam kita sudah mengetahui bahwa Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., memperoleh suara terbanyak dari pasangan calon lainnya dalam Pilkada NTB 2018. Selamat kepada pemimpin baru NTB. Wallahu’alambishawab.

Penulis adalah Anggota Dewan Pembina Lembaga Riset Sosial, Politik dan Agama (LARISPA Nusantara).