in

H-1 Pencoblosan, Kisruh Internal KNPI NTB Berlanjut

Kiri: Hamdan Kasim dan kanan: Abdul Majid (Foto: Ist)

kicknews.today – Menjelang hari H pencoblosan Pemilihan Gubernur dan calon Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 tanggal 27 Juni 2018 (besok), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi NTB, masih gaduh saling klarifikasi terkait stateman Ketua KNPI NTB Hamdan Kasim di beberapa media.

Terlebih lagi statemen Hamdan Kasim yang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan DPD KNPI NTB, baik pengurus dan OKP untuk mensukseskan paslon nomor urut 1 H. Moh. Suhaili FT–H. Muh Amin.

Pernyataan Hamdan Kasim itu justru menimbulkan berbagai reaksi dari internal pengurus, dalam hal ini Abdul Majid.

Majid menegaskan bahwa instruksi yang dikeluarkan DPD KNPI versi kubunya (kubu Abdul Majid, red), untuk memenangkan Suhaili-Amin adalah pernyataan resmi, bukan asal bicara apalagi abal-abal.

Dia menjelaskan bahwa Suhaili adalah Ketua MPI DPD KNPI NTB, sehingga seandainya ada dukungan dari jajaran KNPI, menurutnya sebuah kewajaran ketika aspirasi pemuda di NTB ini menginginkan pasangan Suhaili-Amin memimpin NTB.

“Kita tidak bisa berpangku tangan membiarkan arah pembangunan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Pemuda harus ambil bagian mulai dari menentukan calon gubernur sampai ke hilirnya,” ungkapnya, Selasa (26/6).

“Bayangkan saja, jika pemuda tidak ambil bagian secara penuh menentukan pemimpinnya,  maka yang akan menerima dampak lima tahun ke depan ini mayoritas anak muda. Maka, menjadi keharusan bagi anak muda mengambil momentum pilgub ini,” bebernya.

Oleh sebab itu, lanjut Majid, jika ada instruksi DPD KNPI NTB, suatu hal yang wajar dan tidak melanggar aturan.

“Saya ini sudah empat periode kepengurusan berada di KNPI, sejak awal tahun 2000-an. Hafal benar, dan bahkan sudah hatam puluhan kali AD/ART KNPI,” tandasnya.

Dirinya menilai bahwa Hamdan Kasim tidak paripurna dalam memahami apa isi yang tertulis dan tersirat dalam AD/ART organisasi KNPI.

“Jangan ribut lah. Hamdan ini kan baru masuk kepengurusan di KNPI NTB, makanya saya maklumi apa yang dikatakan di media beberapa hari yang lalu,” ujarnya.

“Untuk itu, saya minta kepada Saudara Hamdan Kasim untuk baca buku (baik itu produk KNPI ataupun AD/ART KNPI), agar tidak gagal paham dalam menilai persoalan,” sentilnya seraya mengungkapkan keheranannya dengan tudingan Hamdan Kasim yang menyebut inststruksi tersebut salah kaprah, dan menuding dirinya tidak paham aturan.

Dia menegaskan bahwa Ketua DPD KNPI NTB adalah Lalu Wira Kencana dengan Sekretaris Lalu Athari Fathullah.

“Ini penting kami sampaikan karena sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor AHU-0000707.AH.01.08 Tahun 2017, bahwa Ketua Umum Fahd El Fouz Arafiq, Sekjen Ilyas Indra,  Bendum Yami Thema Tirtayadi Laoly, SH. MH,” ujarnya.

Parahnya lagi, pihak Abdul Majid pun tidak mengakui Hamdan Kasim sebagai Ketua DPD KNPI NTB. Dirinya meminta agar masyarakat mempertanyakan keabsahan legalitas (Hamdan Kasim, red) sebagai ketua.

“Kami ingin menyampaikan bahwa jika ada yang menyampaikan pendapat terkait KNPI, mohon dicek dulu keabsahan dari DPP-nya, sudah diakui Kemenkumham atau belum? Jangan sampai ada oknum yang mengatasnamakan KNPI, padahal dia palsu. Sehingga informasi yang disampaikan adalah hoax,” pungkasnya. (prm)