in

Tim Zul-Rohmi Adukan Dugaan Fitnah Berbau SARA, ini Tanggapan Bawaslu NTB

Tim pemenangan Zul-Rohmi usai melapor ke Bawaslu NTB dan Divisi Hukum Bawaslu NTB Umar Ahmad Zeth

kicknews.today – Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 3 Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), yang gerah dengan beredarnya selebaran dan fitnah berbau SARA melalui media sosial (medsos) yang mengarah kepada  pasangan Zul-Rohmi, mengadu ke Bawaslu NTB, Senin (25/6).

Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman menilai fitnah berbau  SARA melalui selebaran dan sejumlah akun medsos itu, merupakan bentuk black campaign (kampanye hitam) untuk menjatuhkan kredibilitas pasangan Zul-Rohmi, dan mempengaruhi opini masyarakat menjelang pencoblosan 27 Juni mendatang.

“Kami datang untuk melaporkan adanya fitnah berbau SARA yang menyerang Zul-Rohmi. Ada selebaran, dan ada juga yang disebar melalui medsos,” kata M Nashib Ikroman didampingi Ketua Divisi Pemenangan Zul-Rohmi dari PKS, Syawaluddin usai melaporan ke Bawaslu NTB.

Menurutnya, selain mendiskreditkan pasangan Zul-Rohmi, isu fitnah berbau SARA itu juga akan mengganggu kondusifitas kerukunan masyarakat di NTB. Pihaknya berharap Bawaslu NTB bisa menelusuri laporan tersebut.

Selain melapor ke Bawaslu NTB, tim Zul-Rohmi juga akan melaporkan kasus tersebut ke pihak Polda NTB.

Dikatakan, hal ini dilakukan lantaran menilai penyebaran fitnah berbau SARA yang dilakukan akun-akun medsos, seakan terkoordinir dan sengaja dilakukan pihak tertentu secara masif.

“Kami akan lapor ke Polda NTB juga agar masalah ini ditangani. Sebab berpotensi akan mengganggu kerukunan masyarakat NTB yang bisa mengganggu keamanan daerah,” kata Ikroman.

Sementara itu Divisi Hukum Bawaslu NTB Umar Ahmad Zeth saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, Bawaslu menerima laporan dari tim Zul-Rohmi dan nantinya akan dikaji.

“Laporan kita terima dan kita akan kaji. Setelah itu baru kita terbitkan status apakah laporan bisa ditindaklanjuti atau tidak,” ugkap Umar Ahmad Zeth.

Lebih jauh Umar Zeth menjelaskan bahwa dalam aturan kerjasama Gakumdu Pilkada dengan kepolisian, ada yang disebutkan bahwa terkait akun medos yang bisa ditangani Gakkumdu adalah akun medsos yang terdaftar di Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Untuk akun di luar yang terdaftar sebagaimana tertuang dalam kerjasana tersebut, bisa dilaporkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini ke Polda NTB.

“Sebab Polda NTB yang punya perangkat untuk menelusuri akun medsos melalui bagian cyber crime,” ungkapnya. (prm)