Pejabat di Mataram Dilarang Terima Parsel Dalam Bentuk Apapun

kicknews.today – Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melarang pejabatnya menerima parsel Idul Fitri dalam bentuk apapun.

“Pejabat publik tidak boleh menerima parsel dalam bentuk apapaun dan itu sudah menjadi ketentuan yang harus ditaati,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (31/5).

Pernyataan itu disampaikanya sesuai menerima tim dari Kejaksaan Negeri Mataram, yang melakukan koordinasi sekaligus mengingatkan dan mengimbau kepada pejabat publik agar tidak menerima parsel.

Imbauan dari Kejaksaan tersebut segera ditindaklanjuti dengan mengelurakan imbauan secara tertulis dan disebar ke semua organisasi perangkat daerah (OPD) di kota ini.

“Kami harapkan, para pejabat publik bisa mengindahkan hal ini agar tidak terjebak dalam kondisi yang dapat merugikan diri sendiri,” katanya mengingatkan.

Mohan menyakini, setelah adanya peringatan dan surat resmi terhadap imbauan tersebut, pejabat di kota ini akan taat terhadap ketentuan yang berlaku.

“Tanpa supervisi yang ketat, saya yakin tidak akan ada pejabat yang berani menerima parsel apalagi ini sudah menjadi peringatan resmi dari kejaksaan,” katanya lagi.

Asisten III Setda Kota Mataram Baiq Evi Ganevi sebelumnya mengatakan, larangan menerima parsel itu dikeluarkan untuk menghindari terjadinya praktik korupsi, komusi, dan nepotisme (KKN).

“Larangan itu mengacu juga pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang melarang pejabat menerima parsel. Ini berlaku di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurutnya, menerima parsel bisa mengganggu independensi pajabat karenanya, seluruh pejabat daerah harus menghindari parsel meskipun bentuknya hanya sebagai ucapan terimakasih.

“Penyampaian ucapan terimakasih tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk pemberian parsel,” ujarnya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat