Guru Honorer di Mataram Menolak Harap Dapat THR

kicknews.today–Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi PNS, pensiunan PNS, anggota TNI dan Polri tahun 2018 ini. Pemerintah juga melalui Kemenkeu Sri Mulyani telah mengumumkan pegawai dan guru non-PNS akan dapat THR.

Kabar baik ini tentu saja mendapat reaksi dan tanggapan positif dari masyarakat, terutama bagi PNS dan pegawai serta guru honorer di daerah yang bakal menikmati gaji ke-13 dan ke-14 tahun ini.

Mengetahui adanya kabar yang beredar di kalangan guru non-PNS, Siti Zuhairini (35) seorang guru bersertifikasi yang statusnya masih honorer di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat ini mengaku merasa gembira dengan adanya kebijakan pemerintah yang akan memberikan THR bagi pegawai dan guru honorer di daerah.

Ditanyai Kicknews pada (29/5) tentang kebijakan gaji ke-13 dan ke-14 ini, guru yang akrab dipanggil Rini ini menyambutnya dengan perasaan senang, karena dari simulasi perhitungan nominal yang akan didapatkannya lumayan besar untuk memenuhi kebutuhannya menghadapi Lebaran Idul Fitri tahun ini.

“Ya, baguslah. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan status sosial. Itu artinya pemerintah Indonesia peduli dengan perjuangan para guru honorer yang selama ini tidak ternilai, karena banyak juga yang menganggap sebelah mata akan keberadaan mereka” ungkapnya.

Pemberlakukan gaji ke-13 dan ke-14 bagi guru honorer ini dianggap Rini baru pertama kali ini dirasakannya sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahan sebelumnya Rini mengaku tidak pernah mendengar kabar kebijakakan yang dianggap memuliakan kedudukan pegawai dan guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri dan swasta.

“Kalau THR yang dari daerah dulunya hanya untuk sekolah negeri saja. Sekolah swasta tidak pernah menerapkan THR bagi guru” ujarnya. Sehingga program bantuan kesejahteraan gaji ke-13 dan ke-14 ini patut dinilai sebagai  iktikad baik pemerintah terhadap guru honorer di daerah.

Meskipun Rini sendiri mengakui asumsi politis yang berkembang di sebagian kalangan tentang adanya kebijakan ini. “Seingat saya dulu memang program kerja pak Jokowi-JK poin terakhirnya untuk mengangkat kesejahteraan guru  honorer, baik yang ada di sekolah negeri maupun yang ada di sekolah swasta” jelasnya.

Selain akan mendapatkan gaji ke-14 atau THR, Rini juga mengaku akan mendapatkan gaji ke-13 sama halnya dengan PNS. Menurut dia gaji ke-13 itu berlaku bagi guru honorer yang sudah bersertifikasi inpassing. Besaran nominal gaji yang akan didapatkan oleh guru honorer diakui oleh dia tergantung dari masa kerja dan golongan, “Jika mengabdi lebih dari 10 tahun, lebih banyak nominal yang akan didapatkannya” kata Rini. Sementara itu, Rini melanjutkan, guru-guru yang akan mendapatkan THR adalah guru yang sudah terdaftar di aplikasi online atau yang terdaftar di data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sudah terdata di masing-masing sekolah tempat mengajar.

Lain Rini, lain pula yang dirasakan Muhammad Shafwan (47), seorang guru bersertifikasi yang mengajar sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) di salah satu madrasah swasta yang ada di Mataram ini mengaku biasa saja mendengar kabar tentang adanya Peraturan Pemerintah tahun 2018 yang mengatur pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi pegawai dan guru honorer.

“Yang dihitung honorer sama pemerintah itu, mereka yang mengabdi di sekolah negeri biasanya. Mana ada gaji ke-13 untuk guru yang mengabdi di luar dari status pegawai negeri. Tapi guru honorer bisa dapat gaji sertifikasi kalau ketentuan sertifikasinya terpenuhi” katanya.

Meski mengaku telah 27 tahun mengabdi dan bekerja sebagai guru honorer di sekolah swasta, Shafwan tidak terlalu berharap akan mendapatkan tunjangan gaji ke-13 dan gaji ke-14 tahun ini seperti informasi yang beredar. “Intinya saya ndak mau berharap, karena kata honorer itu biasanya melekat pada mereka yang honor di sekolah negeri, bukan di yayasan” katanya.

Shafwan juga mengakui meskipun sudah lulus sertifikasi guru biasa, namun dalam satu tahun ini tunjangan gaji sertifikasinya tertunda karena terkait dengan kendala prasayarat yang belum bisa ia penuhi, “Saya pernah menerima saat persyaratan sertifikasi terpenuhi. Sekarang tidak terpenuhi, jadi ndak nerima lagi. Negara ini kalau mau ngasi uang syaratnya ribet. Paling aman, ndak usah berharap banyak” ungkapnya.

Perasaan senada juga diungkapkan Wardie (34) yang mengaku berstatus guru tetap yayasan (GTY) di salah satu sekolah swasta. “Ya, aku udah GTY. Kita nggak kena aturan THR  bagi non-PNS dari Menteri Keuangan itu” ungkapnya sedih.

Ditanya tentang pengumuman tentang pendapatan THR bagi non-PNS yang diumumkan oleh Kemenkeu Sri Mulyani beberapa hari lalu, Wardie mengaku belum mendapat kepastian informasi mengenai apakah dirinya akan dapat THR atau tidak. “Bingung bro aku jelasin. Kita itu lembaga swasta, tapi aturannya mengikuti sekolah negeri. Tapi tetap kita masuk pegawai yayasan” sesal Wardie.

Sama halnya dengan Arida (26) guru honorer yang mengajar di salah satu SMK Negeri di Mataram ini mengaku tidak mengetahui tentang adanya rencana pemerintah yang akan memberikan THR khusus bagi pagawai dan guru honorer. Meskipun Arida mengaku selama ini mendapatkan honor dari tunjangan daerah. “Belum ada informasinya dari sekolah tempat saya ngajar. Jika ada rencana pemerintah mau kasih THR, ya kita tunggu aja realisasinya” ujarnya ragu berharap.

Sementara itu, dari beberapa poin informasi yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan RI, Sri Mulyani pada 25/5 menjelaskan bahwa untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR.

Sedangkan mengenai pemberian honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. (hri)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat