Di Mataram, THR Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran

kicknews.today – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengingatkan semua perusahaan di kota ini agar membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1439 Hijriah.

“Hal itu sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, yang telah disebar ke sejumlah perusahaan di Mataram,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Saiful Mukmin di Mataram, Selasa (29/5).

Menurutnya, besaran THR yang harus dibayarkan kepada karyawannya disesuaikan dengan upah minimum kota (UMK) yakni sebesar Rp1,8 juta dan diberikan sesuai dengan syarat serta ketentuan yang berlaku dalam ketenagakerjaan.

“Salah satu ketentuannya adalah THR diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama tiga bulan berurut-urut,” ujarnya.

Sementara untuk menghindari adanya perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya, Diskaner Kota Mataram telah membentuk posko pengaduan tenaga kerja sebagai wadah memfasilitasi permasalah yang dihadapi tenaga kerja termasuk pengaduan THR.

“Karyawan yang tidak mendapatkan hak THR sesuai ketentuan menjadi masalah yang harus kita perhatikan dan prioritaskan,” katanya.

Dikatakan, berbagai masalah yang dihadapi karyawan yang terlaporkan akan dicari solusi agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Khusus terkait THR, Saiful mengingatkan semua perusahaan agar dapat membayarkan THR kepada karyawannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tahun lalu kami tidak menerima satupun pengaduan dari karyawan ang tidak terbayarkannya, semoga tahun ini kondisi itu juga bisa sama yang mengindikasikan bahwa semua perusahaan patuh pada aturan yang ada,” ujarnya.

Selain membuat posko, untuk mengawasi pembayaran THR ini Disnaker juga akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan monitor perusahaan-perusahaan yang terindikasi belum membayarkan THR karyawannya hingga batas maksimal.

“Untuk permasalahan pembayaran hak-hak karyawan, kami sudah sering kali menyampaikan kepada pimpinan perusahaan ketika ada pertemuan tapi harus tetap diingatkan kembali,” katanya.

Data Disnaker Kota Mataram menyebutkan, di Kota Mataram terdapat 48 perusahaan besar dan ratusan perusahaan kecil yang tentunya tidak luput dari berbagai permasalah.

“Karena itulah, kami membuka posko pengaduan agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan cepat tanpa ada yang dirugikan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat