DPRD Lombok Tengah sampaikan Hasil Reses Kedua Tahun 2018

kicknews.today – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Senin (28/5) pukul 11.00 Wita, menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses kedua tahun 2018 yang telah dilaksanakan tanggal 8-18 Mei 2018.

Paripurna dewan yang digelar di Ruang Rapat Utama itu dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah H. Ahmad Fuadi, dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Lombok Tengah.

Hadir pula dalam sidang paripurna dewan itu, Plt. Bupati Lombok Tengah L. Pathul Bahri dan Kepala SKPM Lombok Tengah.

Beberapa aspirasi masyarakat “Gumi Tatas Tuhu Trasna (Tastura)” yang disampaikan masih-masing juru bicara daerah pemilihan (dapil), tidak jauh beda dengan hasis reses sebelumnya. Dimana masyarakat masih membutuhkan peningkatan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, kesejahteraan, persoalan pendidikan, dan masalah air pertanian, serta kebutuhan air bersih.

Jubir dapil I Praya – Praya Tengah H. Ahkam menyampaikan bahwa hasil reses yang telah dilakukan, masyarakat masih berharap adanya peningkatan status jalan, yakni dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Dimana masih banyak status jalan desa di wilayah Lombok Tengah ini yang belum ditingkatkan statusnya seperti ruas jalan Montong Terep-Barabali.

Selain itu, pengelolaan retribusi daerah hingga saat ini masih belum maksimal. Karena banyak sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak dikelola dengan baik, sehingga kebocoran PAD Lombok Tengah itu cukup tinggi.

“Masyarakat juga saat ini sangat membutuhkan air, baik itu untuk lahan pertanian maupun untuk kebutuhan air minum,” ujarnya.

Sementara itu, jubir dapil II Kecamatan Kopang-Janapria Saharudin mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat soal pertanian yang gagal panen akibat kondisi saat ini yang tidak ada air.

Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan 1439 Hijrah ini juga harus segera disikapi pemerintah daerah, terutama kenaikan harga bahan pokok di atas harga eceran tetap (HET).

Dijelaskan, akibat kenaikan harga kebutuhan pokok itu membuat masyarakat pusing dalam mengatur kebutuhan rumah tangganya.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu, kita berharap pemerintah daerah segera menindaklanjutinya,” pungkasnya.

Senada dengan Saharudin, jubir dapil III Kecamatan Pujut-Praya Timur Legewarman menyampaikan hal yang sama, bahwa saat ini di dapil III sedang membutuhkan air khusus petani tembakau. Dimana pemerintah daerah terkesan tidak peduli, padahal pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan BWS untuk pemanfaatan air Bendungan Pandan Dure Lombok Timur.

“Solusi masalah air ini adalah supaya segera dibangunnya Dam Mujur,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat pun masih mengeluhkan pelayanan PDAM karena masyarakat kekurangan air bersih, termasuk keluhan terkait manajemen PDAM harus ditingkatkan, dimana ada kesan penipuan dalam penghitungan meter.

“Masalah narkoba di desa perlu adanya pembinaan instansi terkait, agar generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkoba,” ucapnya.

Jubir dapil IV Kecamatan Praya Barat-Praya Barat Daya H. Lalu Masud menyampaikan, masyarakat berharap supaya patroli dari aparat itu perlu ditingkatkan, karena sering sekali ada gangguan keamanan.

Selain itu, masalah kekeringan air juga harus bisa dicarikan solusi, seperti pembuatan sumur bor, maupun peningkatan jaringan irigasi.

“Permasalahan kekeringan ini perlu dicarikan solusi dan pembenahan jalan dusun  yang sudah mulai rusak untuk segera diperbaiki, sebelum kerusakan itu lebih parah,” ujarnya.

“Perbaikan jalan dan status jalan perlu di tingkatkan, serta pembangunan rumah tidak layak huni juga harus ditambah,” kata jubir dapil VI Kecamatan Batukliang-Batukliang Utara, Zulfan. (ade)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat