in

BPOM NTB Temukan Takjil Ramadhan tak Layak Konsumsi di Lombok Barat

Tim sidak saat melakukan sidak jajanan buka puasa di Lombok Barat

kicnews.today – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) NTB bersama dinas terkait tingkat provinsi dan Kabupaten Lombok Barat, serta Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) NTB, Selasa (22/5), menemukan makanan tidak layak konsumsi karena mengandung zat boraks dan rhodamin B.

Dalam operasi mendadak (sidak) yang digelar dengan sasaran tiga pasar di Kabupaten Lombok Barat, yakni Pasar Narmada, Gerung, dan Pasar Meninting, tim mendapati zat berbahaya tersebut dalam makanan takjil untuk berbuka puasa.

Kepala Balai BPOM NTB, Ni Gusti Ayu Suarningsih menyampaikan, tim sidak mengambil sampel makanan kemudian dibawa ke mobil Laboratorium BPOM untuk dilakukan uji laboratorium.

Dikatakan, sampel yang diambil masing-masing 37 sampel di Pasar Narmada, 15 sampel di Pasar Gerung, dan 14 sampel di Pasar Meninting.

“Dari pemerikasaan sampel ditemukan bahan berbahaya, terdapat rhodamin B yang ada pada sambal terasi dan kerupuk merah, kemudian ditemukan boraks di mie basah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Suarningsih mengatakan, pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat akan memberikan pembinaan kepada pedagang, serta akan dilakukan penelusuran ke pihak produsen tempat para pedagang biasa membeli bahan makanan.

“Produk makanannya tidak kita tarik, karena pedagang kecil semua kita imbau saja,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra berharap operasi yang rutin dilakukan ini, dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen.

“Karena kita ketahui tradisi masyarakat menjelang Maghrib, berburu makanan takjil. Untuk itu sidak ini kita harapkan dapat memberikan keamanan kepada masyarakat dalam memilih makanan yang sehat untuk berbuka di bulan suci ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kabid Perlindungan Konsumen dan Meteorologi Disperindag Lombok Barat Lalu Agha Farabi juga mengatakan, bahwa sidak ini akan terus dilakukan di beberapa titik yang ada di Lombok Barat.

“Untuk titik sasaran lainnya tetap akan kita agendakan dan berkoordinasi dengan Balai BPOM serta Dinas Perdagangan NTB. Khusus untuk pengawasan barang dan jasa, kami di kabupaten sifatnya hanya sebagai supporting, yakni mendampingi saja karena sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan pengawasan barang/jasa menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” jelasnya. (Ir)