in

Dinilai Lemah, Wabup Lombok Utara Minta 8 Kepala Dinas Ini Digeser

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin

kicknews.today – Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin sudah berang dengan tingkah laku bawahannya. Betapa tidak, kinerja di sejumlah SKPD hingga kini dinilai masih berada dibawah standar.

Puncaknya kegeramannya, belum lama ini mantan dewan Udayana ini sampai menyebut jika 8 kepala dinas seharusnya diganti lantaran tak sesuai kompetensi.

“Dari semua pejabat eselon II yang ditempatkan hanya sebagian kecil sesuai dengan kompetensi. Ini harus dievaluasi dan digeser dari jabatannya,” cetusnya.

Menurutnya, pimpinan SKPD yang harus diganti itu yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dikpora dengan kekosongan eselon II-nya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial P3A, serta Badan Kepegawaian dan PSDM.

“Mereka belum optimal dalam menjalankan visi misi pimpinan daerah, misalnya seperti program wirausaha baru hingga pemberdayaan petani. Padahal pemerintah sudah lakukan kerjasama baik dengan Pemda lain maupun perguruan tinggi lain,” jelasnya.

“Artinya kita pembenahan-lah, jangan senang mendapat jabatan kemudian mereka bingung mau mengerjakan apa,” imbuh Sarif.

Pihaknya sendiri bukan tanpa sebab melontarkan statemen tersebut, ia menilai 8 dinas ini belum kelihatan ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Dampak signifikan disaksikannya, yakni lemahnya sistem koordinasi antar dinas, lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), termasuk lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

“Pejabat yang tidak tepat dapat berdampak langsung pada masyarkat. Minimnya inovasi oleh kepala-kepala OPD dapat menurunkan kuantitas dan kualitas target capaian,” katanya.

Di sisi lain, justru sebaliknya banyak program yang dinilai tidak memenuhi target, baik target visi misi maupun target dalam membelanjakan pagu yang dimiliki. Hal itu tercermin dari penurunan angka kemiskinan yang tidak mencapai estimasi 2 hingga 2,5 persen dengan Pemprov NTB.

“Mungkin rata-rata di bawah 50 persen (realisasi rata-rata program di dinas). Jangan bohongi saya, saya mengawasi, saya membina mereka, tapi karena tidak mau dibina, jangan kelabui saya dengan data seenaknya,” pungkasnya.(iko)

Tinggalkan Balasan