in

Empat Proyek Bermasalah di Lombok Utara Tidak Akan Ditander Ulang

Kabag Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda KLU, Lalu Majemuk

kicknews.today – Empat proyek fisik milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Utara yang sedang bermasalah rupanya tidak akan ditander ulang. Hal ini menimbang proses sanggahan yang dilayangkan oleh salah satu perusahaan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah dijawab.

Demikian disampaikan Kabag Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Lombok Utara Lalu Majemuk, Selasa (22/5).

“Pada intinya sudah ada ketemu jejaknya, jadi tidak akan ditander ulang. Karena permintaan dari TP4D ada bukti dari jawaban sanggahan dan itu telah ketemu jawabannya,” ungkapnya.

Selanjutnya dalam waktu dekat pihaknya akan memaparkan dokumen yang telah dikaji ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Sembari berkonsultasi mengenai langkah yang akan diambil kemudian.

Majemuk berharap, empat proyek dengan rata-rata total Rp 1 hingga 2 miliar itu tetap bisa berjalan.

“Proyek ini tetap jalan harapan kami begitu. Memang kemarin ada trouble sistem secara nasional makanya berpengaruh ke yang empat itu,” katanya.

Lebih lanjut, Majemuk mengaku terkait proses proyek lain yang tengah ditangani oleh ULP menurutnya tidak ada masalah. Manakala pelelangan tuntas maka pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh rekanan.

“Untuk yang lain tidak ada masalah sedang berjalan seperti biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lombok Utara Zainal Idrus menjelaskan, pihaknya masuk dalam tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kosupga). Di mana salah satu tugas dan fungsinya yakni melakukan audit mulai dari proses hingga pengawasan proyek termasuk empat proyek bermasalah itu.

Mengenai empat proyek tersebut, disebutkannya hal demikian wajar terjadi dan selama berpegang pada aturan, maka segala persoalan diyakini dapat diatasi.

“Tim kemarin kita diminta ikut mengaudit dari proses perencanaan sampai pengawasannya. Sanggah banding itu biasa didalam hal seperti ini, jadi pasti ada solusi selama mengiktui aturan main,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai rekomendasi kejaksaan negeri yang menyarankan agar empat proyek itu dittander ulang?. Pihaknya tidak menampik. Hanya saja, Zainal mengaku bahwa rekomendasi bersifat opsi dan apakah opsi itu diambil atau tidak pihak ULP-lah yang dianggap berwenang.

“Kapasitasnya (kejaksaan negeri) dalam tim TP4D, tapi dipenuhi atau tidak kan tergantung di ULP. Itu bisa-bisa saja, intinya sedang berproses untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.

Untuk diketahui, empat proyek itu terdiri dari pembangunan jembatan tenggorong pansor daya, jembatan terengan, jembatan lendang galuh, dan SPAM.

Bentuk indikasi permasalahan dalam proyek ini, diduga ada permainan dalam menentukan pemenang tander. Sampai puncaknya, indikasi menguat lantaran terdapat salah satu perusahaan yang belum lama ini mengajukan sanggahan ke bagian ULP Setda Lombok Utara.(iko)