Pencairan Sertifikasi Guru di Lombok Tengah Molor Lewat Lebaran

kicknews.today – Ribuan guru yang telah ditetapkan mendapat Tunjangan Sertifikasi tahun 2018 nampaknya harus bersabar. Harapan sebagai bekal Ramadhan dan menyambut Lebaran 1439 Hijriyah sepertinya akan menjadi sebuah bayang-bayang semu. Pasalnya, hingga pertengahan bulan Mei 2018 ini pembayaran untuk triwulan kedua belum dilakukan.

Menangapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah H. Sumum mengatakan bahwa pembayaran tunjangan sertifikasi guru itu, terkendala oleh belum adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.

Dikatakan, bahwa siapa saja yang mendapatkan tunjangan itu ditentukan dan tergantung Pemerintah Pusat, bukan ditentukan Disdik Lombok Tengah.

“Data guru yang akan mendapatkan tunjangan sertifikasi itu sudah kita kirim, dan masih menunggu SK dari kementerian, baru bisa dicairkan,” ujar H. Sumum, Senin (21/5).

Dijelaskan, guru yang diberikan sertifikasi itu tergantung dari kinerja mereka setiap hari selama triwulan kedua tahun 2018. Sehingga guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi pada triwulan pertama, belum tentu dapat kembali pada triwulan kedua.

“Mereka yang dibayarkan tunjangan sertifikasi di triwulan pertama itu yang memenuhi persyaratan. Kalau di triwulan kedua ini tidak memenuhi persyaratan, mereka tidak bisa dibayarkan,” jelasnya.

Karena itu pihaknya berharap kepada semua guru untuk tidak malas dalam melaksanakan tugasnya. Karena pembayaran tunjangan sertifikasi guru itu ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan berdasarkan kinerja dari guru itu sendiri.

Selama ini banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi kinerjanya kurang baik. Di satu sisi pelaporannya mereka tetap rajin masuk menjalani tugas sesuai aturan.

“Ke depan kita akan menggunakan koneksi data, sehingga jelas guru yang malas dan guru yang melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Sementara jumlah guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi pada triwulan pertama sekitar 3.459 orang, dengan total anggaran mencapai Rp 40 miliar lebih.

Sedangkan untuk triwulan kedua ini belum dapat disebutkan dengan pasti, karena jumlahnya menunggu SK yang diterbitkan Kementerian Pendidikan.

“Kalau uangnya sudah masuk, pasti kita langsung bayar,” pungkas H. Sumum. (ade)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat